Luntang Lantung Warga Kampung Susun Bayam

Tarif Kampung Susun Bayam

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola KSB menyatakan bahwa warga dapat menghuni setelah menandatangani perjanjian dengan pihaknya dan koperasi lingkungan KSB. Perjanjian tertulis yang dimaksud Jakpro berisi permintaan untuk menyetujui harga sewa KSB sebesar Rp765 ribu. Adapun besaran tarif ini mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

"Pada prinsipnya kapan saja warga bisa menghuni KSB, jika sudah sepakat dengan isi perjanjian secara tertulis dengan pihak Jakpro dan Paguyuban atau Koperasi," kata VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif dalam rilis resminya, Sabtu (26/11) lalu.

Pergub tersebut mencatat bahwa rumah susun sewa dengan bangunan blok memiliki tarif bervariasi. Lantai 1 atau unit disabilitas lantai dasar untuk tipe 36 terprogram Rp394ribu, umum Rp765ribu.

Sementara Lantai 2 untuk tipe 36 terprogram Rp369ribu, umum Rp715ribu. Lantai 3 untuk tipe 36 terprogram Rp344ribu, umum Rp665ribu. Sedangkan Lantai 4 untuk tipe 36 terprogram Rp319ribu, umum Rp615ribu. Dan Lantai 5 untuk tipe 36 terprogram Rp294ribu,umum Rp565ribu.

Di lain kesempatan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mepersilakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengenakan tarif sewa Rp750 ribu untuk Kampung Susun Bayam (KSB). Asalkan, uang tersebut juga digunakan untuk perawatan KSB.

"Kalau Rp750 ribu itu kebijakan untuk menghitung perawatan dan lain-lainnya, dianggap segitu, ya silakan saja," kata Heru saat ditemui di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (1/12).

Warga Terbebani Tarif Sewa

Namun dengan tarif Rp765 ribu warga merasa keberatan. Sebab penghuni KSB adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Teman-teman dari kelompok Persaudaraan Warga Kebun Bayam, menolak untuk penetapan harga segitu tapi ada sebagian yang menyatakan setuju. Nah, saya enggak tahu ya itu sebabnya apa, karena saya tahu betul tingkat ekonomi Kebon Bayam itu seberapa, saya tahu betul situasinya ekonomi warga Kebon Bayam itu dengan harga segitu pasti kesulitan," kata pendamping Warga KSB Gugun Muhammad kepada merdeka.com, Selasa (29/11).

Gugun memaparkan bahwa Jakpro memaksa warga membayar kepada koperasi yang dibuatnya. Namun, koperasi tersebut hanya berisikan 18 orang. Untuk diketahui, koperasi berperan sebagai pengelola bangunan kampung susun. Warga yang menyewa kampung susun, akan membayarkan uang sewa kepada koperasi.

Selain permasalahan tarif sewa, Jakpro mengklaim bahwa pengelolaan KSB akan dipegang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara penuh. Maka dari itu, warga keberatan jika perlu menandatangani perjanjian dengan Jakpro.

Tidak hanya itu, Gugun mengatakan bahwa warga lebih senang jika KSB dikelola oleh Pemprov. Sebab, ada indikasi Jakpro ingin mencari untung dari KSB.

“Sesuai dugaan kami di awal, ini Jakpro kayaknya mau mengkomersilkan ini. Mau menyabotase tujuan awal dan ternyata benar. Akhirnya mereka ribut nih sendiri, antara Jakpro-Pemprov, dan akhirnya disepakati, yang saya dengar, kami juga engga lihat dokumen kesepakatan, bahwa itu (pengelolaan) akan dialihkan ke Pemprov dan saya setuju itu. Tapi sekarang masuk dulu aja lah,” kata Gugun.

Gugun juga bercerita bahwa Jakpro pernah menjanjinkan warga untuk menghuni KSB pada 20 November. Namun, di hari tersebut, warga tidak diizinkan masuk.

Menurut Gugun, warga tidak diizinkan masuk karena permasalahan administrasi yang belum selesai. Padahal, urusan administrasi bukan tanggung jawab warga.

Gugun juga menambahkan masih ada ketidakjelasan status hunian KSB. Sebab, Jakpro mengarahkan KSB sebagai rusunawa. Namun, warga ingin KSB seperti kampung susun lainnya, yaitu Kampung Susun Akuarium, Bukit Duri, dan Kunir.

“Juga belum clear statusnya apa, nih? Sebagai kampung susun akan mengikuti rusunawa atau kah kampung susun seperti Akuarium. Sejak awal kampung susun dibuat memang akan jadi Kampung Susun, seharusnya ngikutin Akuarium tapi mereka belum clear secara status,” kata Gugun.

Kisruh Pengelolaan Kampung Susun Bayam

Gugun menjelaskan, terdapat perbedaan pengelolaan rusunawa dan kampung susun. Pertama, kontrak atau sewa rusunawa bersifat orang per orang sedangkan kampungususn berkelompok. Maksudnya, di rusunawa, individu kontrak langsung dengan pengelola dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

“Jadi, kalau kita pakai perseden yang di Akuarium, Kunir, dan Bukit Duri, masyarakat berkoperasi. Koperasi itulah yang berkontrak dengan Pemprov DKI. (Perbedaan) yang kedua, si koperasi ini yang mengelola bangunan kampung susun bukan oleh pemerintah. Kalau rusunawa, kan pemerintah yang mengelola,” jelas Gugun.

Perbedaan ketiga menurut Gugun adalah warga yang bertempat tinggal di dalamnya. Di rusunawa, warga yang tinggal bisa dari latar belakang mana pun. Namun, di kampung susun, hanya berasal dari satu kampung.

Berangkat dari situ, warga KSB melakukan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis (1/12) untuk meminta bantuan Pemprov agar mereka bisa segera menghuni tempat tinggal yang pernah dijanjikan.

Saat melakukan aksi, perwakilan warga dipanggil untuk masuk ke Balai Kota. Warga KSB Murinto (48) menceritakan bahwa pihaknya beraudiensi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri.

“Dari pihak kami audiensi dengan Pak Taufan Bakri, pokoknya badan apa gitu, enggak ngerti lah. Jadi dia akan menyampaikan aspirasi kami ke pihak Penjabat (Pj) gubernur yang baru. Saya pertanyakan, dengan durasi berapa hari, tapi dia tidak ada keputusan, ‘Bukan kami yang ambil keputusan’ kata dia seperti itu. Berarti selama tidak ada keputusan, kami akan tetap di sini,” kata Murinto.

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Masih Dibahas

Pemprov DKI Jakarta kini mengkaji opsi untuk mengelola hunian Kampung Susun Bayam saat ini berada di bawah BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas opsi pengelolaan Kampung Susun Bayam bersama instansi terkait.

"Belum (resmi dipegang Pemprov). Masih opsi, belum jadi. Kampung Susun Bayam masih kita koordinasikan dengan pihak Jakpro dan BP BUMD. Rencananya akan dikoordinasikan lintas asisten," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko di gedung DPRD DKI, Selasa (29/11).

Koordinasi tersebut dilakukan dengan Jakpro, Badan Pembina BUMD DKI, hingga para asisten gubernur DKI yakni asisten pemerintahan serta asisten ekonomi dan pembangunan. Selain terkait pengelolaan, koordinasi itu juga membahas skema hunian di Kampung Susun Bayam.

"Prinsipnya kami akan mencoba untuk memberikan fasilitas hunian jadi kami dorong mereka untuk bisa masuk ke hunian. Skemanya bagaimana, kami bicarakan sambil berjalan," ucap dia.