Mengurai Sulitnya Menerapkan Budaya Hemat Air di Jakarta

Menghemat air, kata Pramono, merupakan budaya yang dibangun dalam jangka panjang. Sementara di Jakarta, implementasi budaya tersebut tidak cukup terlihat.

2022-05-10 11:48:22

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mewanti-wanti agar warga Jakarta dapat berhemat air saat memasuki musim kemarau. Kekeringan dan peningkatan polusi merupakan ancaman yang akan dihadapi Jakarta selama musim kemarau.

Pakar Hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, Pramono Hadi berpendapat, imbauan untuk menghemat air hampir mustahil dilakukan. Dia menjelaskan, kebutuhan setiap orang per hari sebanyak 100-150 liter di Jakarta.

Oleh sebab itu, hanya selang beberapa bulan memasuki musim kemarau, imabuan ini seperti angin lalu, tak akan ada hasil.

Menghemat air, kata Pramono, merupakan budaya yang dibangun dalam jangka panjang. Sementara di Jakarta, implementasi budaya tersebut tidak cukup terlihat.

"Berhemat itu susah dalam arti biasanya katakanlah untuk standar kita butuh 150 liter per orang per hari, kan susah tiba-tiba diminta hemat, penggunaan air bagian dari budaya. Ini long term untuk budaya seperti itu (menghemat air). Kebijakan itu menurut saya enggak akan mudah," kata Pramono kepada merdeka.com, Selasa (10/5).

Dia menyampaikan pengelolaan dan kebijakan air di Jakarta sifatnya cukup rapuh. Memang, kata Pramono, Jakarta merupakan daerah hulu yang senantiasa mendapatkan limpahan air dari hilir, namun pengelolaan untuk menjadikan air tersebut sebagai persediaan saat musim kemarau, tidak berjalan bahkan nihil.

Menurut Pramono, Pembangunan waduk, situ, ataupun embung yang dikerjakan Pemprov DKI merupakan infrastruktur untuk pengendalian banjir, bukan sebagai penyimpanan air.

"Semua infrastruktur itu konteksnya adalah untuk mengendalikan banjir bukan untuk menyediakan sumber air," kata Pramono.

Pramono mendesak Pemprov DKI Jakarta segera menyusun kebijakan jangka panjang nonstruktural untuk memanfaatkan air di saat musim hujan ataupun kemarau.

Sebab, jika langkah yang dilakukan Pemprov DKI sebatas membentuk tim krisis air bersih yang memetakan wilayah rawan krisis air, hal itu bukan merupakan solusi, melainkan tindakan darurat.

"Dan itu akan terus berulang, cost-nya pun akan mahal jika terus begini," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan warga untuk berhemat air. Pelaksana Kepala BPBD DKI, Isnawa Adji, menyampaikan periode 2017-2022, musim kemarau berdampak kelangkaan air dan meningkatnya polusi udara.

"Dampak dari musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan yang mengakibatkan kelangkaan air bersih dan juga meningkatnya polusi udara," kata Isnawa, Senin (9/5).

Dampak musim kemarau bahkan menjadi pertimbangan Pemprov DKI Jakarta membentuk Satgas Air Bersih pada bulan September 2019, untuk memastikan pasokan air bersih tersedia bagi warga.

Isnawa mengatakan, merujuk prakiraan musim kemarau di Indonesia tahun 2022 yang dirilis oleh BMKG, rata-rata wilayah DKI Jakarta sudah memasuki awal musim kemarau pada bulan April 2022. Namun, untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan memasuki awal musim kemarau pada bulan Juni 2022.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan para wali kota, bupati untuk menghitung kebutuhan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah rawan kekeringan dan bagi wilayah yang belum terlayani jaringan air bersih.

BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan PAM Jaya agar stok kebutuhan air bersih dapat tercukupi.

"Meminta PD PAM Jaya menyiagakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile dan juga mobil-mobil tangki air agar siap memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta saat terjadi kekeringan," kata dia.

BMKG juga memperkirakan sifat hujan akan berada pada kondisi "atas normal" yakni curah hujan musim kemarau lebih tinggi dari rerata klimatologis. Sedangkan, puncak musim kemarau diprakirakan akan terjadi pada bulan Juli - September 2022.

(mdk/ray)