Ombudsman DKI Soroti Langkah Polda Metro Tempel Stiker di Rumah Warga Belum Vaksin
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, menilai penempelan stiker berpotensi terjadinya maladministrasi.
Polda Metro Jaya melakukan penempelan stiker di rumah warga yang belum melakukan vaksinasi Covid-19. Kebijakan ini sekaligus mendata warga yang sudah tervaksin atau belum.
Namun langkah itu disorot Ombudsman DKI Jakarta. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, menilai penempelan stiker berpotensi terjadinya malaadministrasi.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
"Ada potensi malaadmintrasi berupa penyalahgunaan wewenang, karena tidak ada acuan regulasi yang memperkenankannya dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta," kata Teguh dalam keterangannya, Rabu (18/8).
Ombudsman menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait membantu RT/RW setempat untuk melakukan proses pendataan secara langsung.
Hal itu juga untuk mengetahui, siapa saja warga Jakarta yang belum mendapatkan vaksin atau yang tidak dapat divaksin karena menderita komorbid, yang tidak terkontrol atau penyebab lain. Sehingga membuatnya tidak mungkin divaksin.
"Perlu ada template form pendataan yang mencakup hal-hal tersebut agar Pemprov DKI bisa mengambil kebijakan yang tepat termasuk kemungkinan memberlakukan diskriminasi positif kepada warga yang menolak vaksinasi tanpa alasan yang tepat seperti memiliki komorbid, tidak terkontrol untuk tidak mendapat jaminan dan bantuan sosial," jelasnya.
"Layanan administrasi dan layanan publik lainnya, bahkan denda sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 14/2021 tentang Perubahan Atas Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid -19," sambungnya.
Data dari RT/RW tersebut, papar Teguh, menjadi basis bagi pelaksanaan vaksinasi lanjutan. Sehingga, penerima vaksin sudah targeted, sesuai nama dan alamat (by name by address) termasuk warga yang bisa dikenai diskriminasi positif.
"Pelaksanaan vaksinasinya juga sudah lebih mudah, tidak lagi harus mempergunakan metode serbuan vaksin melalui event besar yang lebih berpotensi menjadi klaster penularan, tetapi langsung di faskes-faskes kesehatan di level RW dan kelurahan seperti Puskesmas, faskes BPJS, klinik 24 jam, bahkan bisa bekerjasama dengan Posyandu," paparnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan menempelkan stiker di rumah warga yang belum melakukan vaksinasi Covid-19. Penempelan stiker ini sekaligus untuk mendata warga yang sudah dan belum menerima vaksin.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menyampaikan penempelan stiker menjadi salah satu inovasi mencapai target percepatan vaksinasi di wilayah Ibu Kota dengan cara jemput bola.
"Saya rencana hari ini mau pasang-pasang sticker, jadi gini berinovasilah sekarang gini kan masing-masing gerai di 900 RW masing-masing sudah ada gerainya di situ," kata Yusri dalam keteranganya, Jumat (13/8).
Baca juga:
Ombudsman Sarankan Pemprov DKI Fokus Vaksinasi Warganya, Jangan Urusi Warga Penyangga
Tetua Adat Baduy Ajak Warganya Vaksinasi Covid-19
Wapres: Vaksinasi Serta Pemulihan Ekonomi Bagian dari Memenuhi Konstitusional
Wawali Kota Sebut Herd Immunity di Bandung Bisa Tercapai September, Ini Penjelasannya
Kemenag Ajak Jemaah Haji Proaktif Ikut Vaksinasi Covid-19
38 Puskesmas di Kota Tangerang Layani Vaksinasi Ibu Hamil Mulai Besok