Pembahasan APBD DKI 2021, PDIP Pertanyakan Pinjaman PEN untuk Infrastruktur
Dari Fraksi PDIP, Johnny mengatakan, mengajukan banyak pertanyaan terkait penggunaan pinjaman dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat.
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat pembahasan APBD 2021 di Cisarua, Jawa Barat. Hari pertama rapat, DPRD mengajukan sejumlah pertanyaan terkait mata anggaran yang disusun dalam kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).
"Jadi di sana memang kemarin masih pertanyaan-pertanyaan dari DPRD, setelah paparan eksekutif, belum sampai ada jawaban," kata anggota Badan Anggaran DPRD, Johny Simanjuntak, Kamis (5/11).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Dari Fraksi PDIP, Johnny mengatakan, mengajukan banyak pertanyaan terkait penggunaan pinjaman dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat.
Salah satu yang disoroti fraksi berlambang kepala banteng itu adalah pemanfaatan dana pinjaman PEN untuk proyek Jakarta International Stadium (JIS) atau Taman Ismail Marzuki (TIM).
Dia yang mewakili PDIP menilai alokasi untuk melanjutkan proyek tersebut tidak tepat, sebab pemulihan ekonomi di dua proyek tersebut tidak signifikan. Dibanding mendanai keberlanjutan proyek JIS atau TIM, Pemprov DKI sebaiknya menggunakan dana pinjaman PEN untuk stimulus pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kita harapkan kenapa tidak kita berikan ini sebagai stimulus ekonomi kepada UMKM, terus meningkatkan lagi Bansos, memberikan subsidi lagi kepada siswa-siswa yang notabene masih banyak yang tidak memiliki hp android," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan PEN merupakan program pemerintah pusat terkait pembangunan. Sementara untuk penanganan Covid, Pemprov DKI menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT).
"Jadi memang anggaran itu lewat SMI untuk pembiayaan infrastruktur, karena memang pembiayaannya dari PT SMI. Jadi tujuan dari anggaran yang disalurkan lewat SMI adalah agar proyek-proyek infrastruktur di daerah tidak terhenti akibat adanya pandemi," kata Anies, Rabu di Tanjung Priok usai menghadiri apel kesiapsiagaan musim hujan (4/11).
Baca juga:
PSI Sebut Target Pajak di Rancangan KUA-PPAS DKI 2021 Berpotensi Defisit Rp 7,7 T
Anies Alokasikan Rp5,19 Triliun di APBD Perubahan 2020 untuk Penanganan Covid-19
DPRD DKI Bakal Mulai Bahas APBD 2021 di Cisarua, Dimulai Pekan Ini
APBD-P DKI Diusulkan Rp63,23 Triliun, FITRA Nilai Target yang Terlalu Optimis
Banggar DPRD DKI Usulkan APBD Perubahan 2020 Naik Jadi Rp63,23 Triliun