Pemprov DKI akan Pelototi Penerapan Prokes di Tempat Karaoke saat Dibuka Kembali
Namun, Ariza mengingatkan pencegahan Covid-19 lebih banyak berada di komitmen warga sendiri. Sementara pemerintah lebih pada pengawasan saja, selebihnya adalah disiplin warga.
Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji untuk memberikan izin kepada tempat hiburan beroperasi kembali, usai tutup panjang selama pandemi. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria alias Ariza menyebut, pembukaan tempat hiburan seperti karaoke akan menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan ketat dari Pemprov.
"Tugas pemerintah menghadirkan aparat sebanyak mungkin di semua lini untuk melakukan pemantauan pengawasan dan juga melakukan penindakan, memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar, pribadi-pribadi, organisasi maupun tempat-tempat unit usaha," ujar Ariza di Jakarta Selatan, Sabtu (13/3).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa Relawan Pemuda Pemudi Sehati 08 mendukung Prabowo-Gibran? Ketua Pemuda Pemudi Sehati 08, Linda Setiawati mengatakan, pihaknya mendukung Prabowo-Gibran lantaran paslon nomor urut 02 tersebut memiliki program kerja yang pro terhadap anak muda.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara Relawan Pemuda Pemudi Sehati 08 mendukung Prabowo-Gibran? Relawan Pemuda Pemudi Sehati 08 mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
-
Apa yang disuarakan oleh Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin di Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal? “Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Namun, Ariza mengingatkan pencegahan Covid-19 lebih banyak berada di komitmen warga sendiri. Sementara pemerintah lebih pada pengawasan saja, selebihnya adalah disiplin warga.
"80 Persen kesuksesan kita dalam mengurangi, menurunkan, dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 terletak pada kedisiplinan-ketaatan masyarakat," katanya.
Sebelum mengizinkan tempat hiburan beroperasi, saat ini Pemprov sudah membuka kembali Taman-taman, Taman Margasatwa Ragunan dan museum-museum.
"Kita sudah membuka tempat wisata di Jakarta, ada Ragunan buka, ada museum kita buka, tempat-tempat bermain kita buka di 2 minggu ini. 2 minggu ke depan, memang ada potensi dimungkinkan tempat-tempat hiburan yang selama ini belum dibuka, akan dibuka. Namun, ini masih kita akan pelajari. Kami, Pemprov, gubernur, kami semua masih akan mendiskusikannya dengan pemerintah pusat, dengan Satgas Pusat, dengan para ahli, para pakar epidemiologi dan semua Forkopimda," tandasnya.
Adapun dalam Surat Edaran Nomor 64 Tahun 2021, syarat karaoke dapat beroperasi kembali sebagai berikut:
a Membuat Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan kebasahan dokumen dan data di atas kertas bermeterai Rp 10.000
b. Melampirkan identitas pemohon/penanggung jawab
c. Melampirkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlaku
d. Melampirkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan kondisi dan kapasitas tempat usaha
e. Mempersiapkan pembentukan Tim Satgas Covid-19 internal
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Satgas: Patuhi Protokol Kesehatan Karena Pandemi Belum Berakhir
Pemerintah Pastikan Seleksi CPNS 2021 Ikuti Protokol Kesehatan
Pemkot Kediri Izinkan Bioskop Beroperasi
Diduga Langgar Prokes Saat Unjuk Rasa, Ketua KASBI Akan Dipanggil Polisi
Jadi Contoh Penerapan Prokes, Museum Purbakala Sangiran Segera Dibuka
Bupati Merangin Siapkan Hukum Adat Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan