Pemprov DKI Hapus Warga Punya Rumah Hingga Saham dari Daftar Penerima Bansos
Warga yang dihapus dari daftar penerima bantuan sosial sudah memiliki tanah, mobil, hingga saham.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus sebanyak 1,1 juta penduduk tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Penduduk tersebut tercatat telah memiliki aset berupa rumah, mobil, hingga saham.
"Ada 1,1 juta kemarin sudah kami delete dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memang dia tidak patut mendapatkan bantuan. Kan dia punya mobil dan lainnya," kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/2).
-
Kapan Anang Hermansyah dan Krisdayanti akan bertarung di Pemilu? Krisdayanti diketahui akan kembali bertarung untuk merebut kursi parlemen dalam Pemilu 2024 melalui Dapil Jawa Timur V. Sementara itu, Anang Hermansyah akan berjuang untuk mendapatkan suara di Dapil V Kabupaten Bogor.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
Saat pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Heru menyebut, ditemukan sekitar 200.000 warga dihapus dari penerima bantuan sosial karena sudah keluar DKI Jakarta.
"Hari ini pemadanan itu bisa bertambah sekitar 200 ribu tapi nanti kami cek lagi memang penduduknya sudah tidak aktif di DKI," imbuh Heru.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, warga yang dihapus dari daftar penerima bantuan sosial sudah memiliki tanah, mobil, hingga saham.
Dia pun mendukung langkah Heru melakukan akurasi data dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di DKI dan pelayanan publik.
"Itu nanti kami akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadanan data," katanya.
Di sisi lain, dia meminta warga yang sebelumnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan sudah keluar Jakarta untuk segera mengganti KTP sesuai daerah domisili terkini.
"Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, di Tangerang, Tangerang Selatan, di Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI, segera pindah (KTP) karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," ucapnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI melakukan sinkronisasi data dengan BPS, BKKBN hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI menyinkronkan data terkait sosial ekonomi masyarakat, termasuk kemiskinan di Ibu Kota dengan BPS untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. Data yang disinkronisasi itu data sesuai nama dan alamat di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemudian, Carik Jakarta yakni data keluarga secara komprehensif dan detail, dari data kependudukan, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, bangunan, hingga lingkungan.
Selain itu, juga data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pemprov DKI mengungkapkan dari tiga data itu tercatat sekitar tiga juta data terkait kesejahteraan sosial.
(mdk/tin)