Pemprov DKI Revisi Perda, Polisi Bisa Pidanakan Warga Langgar Prokes Berulang Kali
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggodok revisi perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Dalam usulan revisi itu, mengatur kepolisian bisa menindak pelanggaran protokol kesehatan secara hukum pidana.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggodok revisi perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Dalam usulan revisi itu, mengatur kepolisian bisa menindak pelanggaran protokol kesehatan secara hukum pidana.
"Penyidik Polri diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan selain PPNS dalam hal terjadi tindak pidana protokol kesehatan," ucap Riza yang mewakili Gubernur DKI Anies Baswedan saat menyampaikan dasar usulan revisi Perda, di Gedung DPRD, Rabu (21/7).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Bagaimana cara mencegah Covid Pirola? CDC menyarankan masyarakat untuk melindungi diri dari virus ini karena masih belum jelas tentang seberapa pesat varian ini dapat menyebar. Untuk itu, sebagai tindakan pencegahan masyarakat diminta untuk melakukan hal berikut:• Dapatkan vaksin Covid-19.• Jalani tes Covid.• Cari pengobatan jika Anda mengidap Covid-19 dan berisiko tinggi sakit parah• Jika Anda memilih untuk memakai masker, kenakan masker berkualitas tinggi yang pas di hidung dan mulut.• Tingkatkan ventilasi udara.• Selalu mencuci tangan usai beraktivitas.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
PPNS bertindak sebagai penyidik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Kendati demikian, Riza menekankan aturan ini tidak semata-mata sebagai bentuk tekanan pemerintah terhadap warga. Namun di satu sisi, imbuhnya, Pemprov ingin ada kesadaran yang terus dibangun di masyarakat terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan di masa penularan virus.
"Masyarakat harus memahami ketika abai menerapkan protokol kesehatan maka penegakan hukum dalam bentuk sanksi pidana akan menunggu," pungkasnya.
Tidak hanya kepada masyarakat, Riza juga mengingatkan petugas di lapangan tetap mengedepankan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ketika menegakkan peraturan daerah tentang pengendalian Covid-19. Sikap tersebut penting untuk menghindari konflik di lapangan.
"Penegakan hukum tidak dijalankan secara tajam ke bawah, tumpul ke atas," katanya.
Berdasarkan draft pasal yang mengatur tentang pidana yaitu Pasal 32A dan 32B, berikut bunyi dari pasal tersebut;
Pasal 32A
(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan Masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Baca juga:
Epidemiolog: Jika PPKM Darurat Tidak Lanjut akan Mengancam Keselamatan Masyarakat
PPKM Darurat Lanjut Sampai 25 Juli, Pemerintah akan Bagikan 2 Juta Paket Obat Gratis
Selama PPKM Darurat, Polri Salurkan 475.420 Paket Sembako dan 2.471 Ton Beras
Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Darurat Sampai 25 Juli 2021
PPKM Darurat Dilonggarkan, PKL Boleh Beroperasi dan Makan di Tempat Maksimal 30 Menit
PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Bantuan Sosial untuk Rakyat