Penyerapan anggaran nol persen, Wagub Djarot ngaku tak tahu
Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak mengetahui jika penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 masih nol persen. Padahal menurutnya, program saat ini sudah berjalan sesuai rencana.
Bahkan, mantan Wali kota Blitar ini menyakini penyerapan pada tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Untuk itu dia akan mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.
"Nggak lah. Nanti kami lihat lah. Belum dilaporkan. Nanti kami tanya BPKAD. Masalahnya ini (program kerja) justru kami sudah on the track betul. Nanti penyerapannya bisa luar biasa," katanya di Balai kota DKI Jakarta, Rabu (20/4).
Politisi PDI Perjuangan ini menargetkan, penyerapan APBD DKI Jakarta 2016 hingga akhir tahun mencapai 90 persen. Target ini lebih tinggi 20 persen dibandingkan penyerapan anggaran pada periode lalu.
"Ini bisa mencapai 90 persen loh penyerapannya. Karena kami sudah lebih awal jalannya, lalu ada lelang konsolidasi. Kemarin saja, meskipun pergub penyerapan anggarannya capai 70 persen," tutup Djarot.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraih Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen. Disusul oleh Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan DKI Jakarta. Sementara, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.