PKS desak Ahok tuntaskan janji kampanye Jokowi di DKI
Fraksi PKS di DPRD DKI menilai Ahok tidak meneruskan program-program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Jokowi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI menuding, rendahnya penyerapan anggaran Pemprov DKI disebabkan ajang perhelatan Pemilu Presiden pada 2014 lalu. Hal itu diungkapkan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap pidato Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tentang raperda laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2014.
"Tahun 2014 yang merupakan pemilihan umum dan pemilihan presiden, juga memberi pengaruh terhadap kinerja aparatur birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/9).
"Naiknya Bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt Gubernur, akibat keikusertaan Bapak Joko Widodo dalam pemilihan presiden, rupanya tidak mampu menjaga stabilitas ritme kerja dari aparatur birokrasi," katanya menambahkan.
Menurut Ahmad, gaya Ahok saat menjabat sebagai Plt, sangat berbeda dibandingkan dengan Jokowi. Dirinya menyebut, hal ini berdampak besar terhadap penyerapan APBD DKI tahun anggaran 2014. Ahmad bahkan menilai, Ahok tidak meneruskan program-program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Jokowi.
Selain itu, Ahmad juga menekankan jika pembangunan kampung deret dan kompensasi bagi warga Kampung Pulo, adalah 2 hal yang harus dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI, karena hal itu merupakan janji Jokowi saat berkampanye menjelang Pilkada DKI 2012 lalu.
"Bapak Joko Widodo terpilih sebagai Gubernur DKI tahun 2012, dalam satu paket dengan Bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Karena itu, janji-janji kampanye Bapak Joko Widodo harus dilanjutkan, dan dipenuhi oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama yang sekarang telah menjadi gubernur," ujar Ahmad.
"Rencana pembangunan kampung deret dan kompensasi bagi warga Kampung Pulo, adalah contoh janji kampanye Bapak Joko Widodo, yang harus dituntaskan oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama," pungkasnya.
Baca juga:
Cerita Jokowi kangen sapa warga Jakarta setelah jadi presiden
Rusun Muara Baru kekurangan air bersih
Ahok akui pernah korupsi
Canda Ahok: Kalau mau dapat proyek, diajarinnya baik-baik bini
DPRD kritisi proyek rusun atlet, Ahok sebut 'artinya sudah pinter'
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.