Polda Metro protes BPTJ asal lempar wacana ganjil genap di Tol Jakarta-Cikampek
Polda Metro protes BPTJ asal lempar wacana ganjil genap di Tol Jakarta-Cikampek. Polisi bantah akan segera menerapkan sistem ganjil genap di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek. Sebab, hingga kini wacana tersebut masih dalam kajian. Meskipun BPTJ menegaskan akan diberlakukan Selasa (22/8).
Polisi bantah akan segera menerapkan sistem ganjil genap di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek. Sebab, hingga kini wacana tersebut masih dalam kajian. Meskipun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menegaskan akan diberlakukan Selasa (22/8) besok.
"Belum (bicara dengan BPTJ), masih wacana. Dia (BPTJ) hanya melemparkan bahwa akan melakukan itu di jalan tol," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/8).
Kata Halim, dirinya heran atas pernyataan dari BPTJ. Sebab, dalam melakukan sesuatu berhubungan dengan lalu lintas harus disertai dengan peraturan yang berlaku.
"Bagaimana caranya, siapa pelaksanaan di lapangan. Kan harus tahu bagaimana modelnya, kalau ada yang melakukan pelanggaran apa yang harus dilakukan. Kalau emang dilakukan kan harus ada penegakan hukum, tidak efektif kalau melakukan itu tidak dengan perlakuan hukum. Aturan mana yang berlaku, kan harus ada peraturan," bebernya.
"Jadi kita masih belum bicarakan dengan BPTJ, karena itu masih wacana. Jadi kita harus tahu keinginannya, bagaimana maunya, bagaimana caranya kita harus bicarakan dulu bersama," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana memberlakukan sistem ganjil genap di ruas tol Jakarta-Cikampek. Penerapan ganjil genap informasinya akan dimulai dari tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sampai keluar pintu tol Semanggi.
Rencananya penerapan ganjil genap akan dimulai pekan depan, tepatnya Selasa (22/8). Sejauh ini, penerapan baru direncanakan hanya pada pagi hari.
Pemeriksaan nomor kendaraan nantinya dilakukan di pintu tol sepanjang Bekasi Barat hingga Semanggi.
Wacana tersebut dilontarkan oleh Kementerian Perhubungan mengingat saat ini tengah ada sejumlah proyek yang memakan sebagian ruas jalan. Selain itu, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan umum.
Baca juga:
Ganjil genap di Tol Cikampek dinilai hanya pindahkan macet
YLKI: Ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek kebijakan ngawur
Polisi sebut ganjil genap di Tol Jakarta-Cikampek masih pembahasan
September 2017, sepeda motor akan dilarang melintas Sudirman-Thamrin
Sistem ganjil genap di ruas tol Jakarta-Cikampek belum pasti berlaku
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan sistem kelas BPJS dihapuskan ? Meskipun penghapusan kelas tersebut telah diumumkan, penerapan penuh dari kebijakan ini baru akan mulai berlaku pada 30 Juni 2025.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.