Polemik Pemecatan Pekerja Ambulans, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes
Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD) melakukan unjuk rasa.
Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Kesehatan terkait demonstrasi yang dilakukan perkumpulan pekerja ambulans gawat darurat (AGD), pada awal November.
Ketua Komisi E Iman Satria menuturkan pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan untuk mengetahui duduk perkara atas dugaan pemecatan oleh serikat pekerja AGD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH bagi ASN yang mudik? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
"Mungkin setelah anggaran selesai, minggu awal November," ujar Iman saat dikonfirmasi Sabtu (24/10).
Disinggung mengenai polemik yang terjadi, Iman mengaku pernah mendengar adanya gonjang-ganjing di tubuh AGD karena adanya pembentukan serikat pekerja. Namun, Iman tidak menyangka jika permasalahan yang ia dengar berujung pemecatan dan menyebabkan anggota perkumpulan pekerja AGD melakukan unjuk rasa.
"Ya kita dengar, tapi saya fikir itu tidak sampai berujung kaya gini," tuturnya.
"Iya salah satunya pembentukan organisasi, dengan undang-undang itu menyatakan bahwa dia (AGD) bagian dari dinas, bahwa dia tidak boleh membentuk serikat pekerja," sambungnya.
Sebelumnya, Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD) melakukan unjuk rasa. Para pekerja ini menuntut perilaku PHK sepihak yang dilakukan terhadap para pekerja akibat Pandemi Covid-19.
Dari pantauan merdeka.com sekitar pukul 12.00 WIB pada Kamis (22/10) massa yang berjumlah puluhan itu telah berkumpul di depan Gedung Balai Kota, lengkap dengan mobil mega sound sambil berorasi menyuarakan aspirasinya.
Dalam aksi kali ini nampak sejumlah tuntutan dan beberapa tulisan yang dipakai massa pendemo untuk menyampaikan aspirasinya terkait tindakan PHK terhadap tiga pegawai.
Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat menjelaskan bahwa aksi ini menyusul PHK terhadap pengurus inti PPAGD yaitu Hermansyah Tanjung (Ketua Umum), Moch Samsudin (Sekretaris Jenderal) dan Samsuludin (Pengurus) pada tanggal 16 Oktober 2020.
"Sikap kritis yang dilakukan oleh PPAGD bukannya dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi jajaran manajemen AGD Dinkes DKI Jakarta. Tapi justru sebaliknya anggap sebagai bentuk pembangkangan dan berujung PHK," ujar Mirah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10).
"Atas kejadian tersebut kami meminta kepada manajemen AGD Dinkes DKI Jakarta segera pekerjakan kembali saudara Hermansyah Tanjung, Moch. Samsudin, dan Samsuludin," sambungnya.
Baca juga:
Tuntutan Petugas Ambulans ke Anies: Pencairan BPJS hingga APD yang Layak
Pekerja Ambulans Demo Anies, Protes PHK 3 Pengurus Inti PPAG
Ambulans untuk Antaran Pengantin, Keluarga Minta Maaf Karena Kendaraan Terbatas
Polisi Amankan Ambulans yang Dipakai Bawa Antaran Pengantin di Palembang
Viral Ambulans Bawa Seserahan Pernikahan, Petugas Pakai APD hingga Ditegur Dinkes