Potret suram warga Bukit Duri, bayar upeti tetap dipaksa pergi

Meski begitu, mereka sadar bahwa lokasinya melanggar aturan.

Raut muka pedagang dan warga samping rel sekitar wilayah Bukit Duri RT 03 RW 12, Jakarta Selatan, sudah tak sumringah seperti dulu. Akhir bulan ini lahan mereka mencari beradu nasib bakal kena gusur PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Akhir bulan ini harus kosong, atau mau tidak mau digusur paksa," kata Haslim, salah seorang pedagang kepada merdeka.com, Rabu kemarin. Desakan penggusuran itu diakuinya telah dibicarakan kedua pihak, dan dibantu pemerintah daerah.

Upaya mediasi keduanya tetap memutuskan para pedagang mundur. Mereka sadar tak bisa melawan. Sebab, tanah dipakainya untuk berdagang merupakan milik PT KAI.

Diceritakan Haslim, sejak dulu para pedagang dan warga merasa tenang berdagang di atas tanah PT KAI. Cukup membayar upeti Rp 5.000 per hari kepada seseorang, urusan bisnis jadi lancar keluarga senang.

"Kita tinggal di sini itu dari dulu. Dulu kita dimintai uang hari, sehari itu sekitar Rp 5.000," ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok pun ikut jadi bulan-bulanan mereka lantaran frustasi lokasinya akan di gusur. Meski begitu, mereka sadar bahwa lokasinya melanggar aturan.

"Kita memang salah, cuma kita minta rasa kemanusiaannya lah. Ini sejak zaman Ahok jadi begini semua masyarakat," keluhnya.

Penggusuran warga di tanah milik PT KAI memang gencar di lakukan. Ini dilakukan guna membuat lokasi steril dan bertujuan penghijauan. Tidak hanya di Bukit Duri, di pelbagai lokasi di DKI Jakarta juga banyak dilakukan penggusuran.