Duka Warga Pesisir Padang Pariaman, Rumahnya Hancur Dihantam Abrasi Bertahun-Tahun

Matahari beranjak ke arah barat, cuaca cerah sedikit berawan, dan ombak menghempas hingga ke rumah warga di Pasir Baru Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).

Kawasan tersebut, merupakan satu dari banyak daerah di pesisir pantai Sumbar yang terdampak abrasi akibat perubahan iklim. Tingginya gelombang dan naiknya permukaan laut merusak rumah warga di daerah itu yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan.

Ia bercerita, pada 1990-an rumah masyarakat berjarak sekitar 80-100 meter dari bibir pantai dan banyak dipenuhi tumbuhan.

"Seingat saya abrasi parah mulai terjadi sejak 2002, 2004 dan 2007," tuturnya.

Ia mengatakan, abrasi terus berlanjut, dan 2019 abrasi menggikis jalan beton, 2 rumah permanen rusak berat, hingga pondok penjemur ikan kering sekitar 16 buah habis terbawa arus ombak.

Imsarlim mengatakan, ketika abrasi terjadi, air juga masuk ke dalam rumahnya sekitar 15 cm dan mengganggu perekonomian.

"Ketika abrasi, warga di sini tidak bisa melaut karena gelombang tinggi," sebutnya.

Apabila tidak cepat dilakukan pemasangan batu grip oleh pemerintah, menurutnya, ada sekitar 100 lebih rumah masyarakat yang terancam terkikis oleh abrasi.

Ia mengatakan, sejauh ini masyarakat telah berupaya kepada pemerintah untuk meminta penambahan batu grip, namun hal itu belum membuahkan hasil.

Wali Korong Pasir Baru Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman Alfin Arafat mengatakan, saat ini ada 14 rumah terdampak akibat abrasi.

"Sebanyak 14 rumah terdampak dengan puluhan rumah terancam," tuturnya, Senin, (8/1/2024).

Ia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk penambahan batu grip, namun hingga kini belum ada.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Fajar Sukma mengatakan, secara keseluruhan 7 kabupaten dan kota di wilayah pesisir Sumbar rawan terjadi abrasi.

Ia mengatakan, daerah itu Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam, Pasaman Barat dan dan Mentawai.

Fajar mengatakan, khusus di wilayah Pasir Baru Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir terdapat 15 rumah terdampak, 2 pendidikan serta 16 pondok pinggir pantai.

Ia merinci, abrasi yang terjadi di Pasir Baru pada 12 Juni 2019 berdampak pada 2 rumah, 1 pendidikan dan 14 pondok pingir pantai.

Kemudian pada 20 Mei 2020 berdampak pada 1 rumah. Selanjutnya 7 November 2021 berdampak pada 2 rumah. Pada 15 Juni 2022 berdampak pada 6 rumah dengan panjang abrasi kurang lebih 200 meter.

"Pada 14 Juli 2023 yang berdampak pada 4 rumah, 1 sekolah dan 2 pondok pinggir pantai," tuturnya.

Ia melanjutkan, penanganan abrasi di wilayah pesisir pantai membutuhkan biaya yang besar, dan sejauh ini pemerintah tekendala dengan anggaran.

"Pemasangan batu grip disetiap wilayah pesisir pantai Sumbar sejauh ini terkendala dengan anggaran. Kalau untuk pemasangan batu grip itu kewenangannya di Kementerian PUPR," tuturnya.

Abrasi Ancam Tujuh Kabupaten dan Kota di Sumbar

Kepala Bidang Penataan Ruang Luat dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL-PSDKP) Sumatera Barat, Marwan mengatakan, tujuh kabupaten dan kota di wilayah pesisir Sumbar terancam gelombang pasang dan abrasi dengan potensi tingkat resikonya rendah, sedang dan tinggi.

Ia mengatakan, daerah yang memiliki tingkat resiko rendah mencapai luas 74.429,24 ha atau sekitar 5,41% dari total luas wilayah pesisir Sumatera Barat.

Kemudian tingkat resiko sedang mencapai luas 23.518,08 ha atau sekitar 1,71% dari total luas wilayah pesisir Sumatera Barat.

Sedangkan pada tingkat resiko tinggi memiliki luasan 41.288,59 ha atau sekitar 3,00% dari dari total luas wilayah pesisir Sumatera Barat.

Ia merinci tujuh kabupaten dan kota yang memiliki tingkat resiko gelombang pasang dan abarasi itu yakni, pertama Kepulauan Mentawai dengan luas tingkat resiko rendah mencapai 50.310,61 ha, sedang 10.413,34 ha, kemudian tinggi 30.598,12 ha.

Selanjutnya Kabupaten Agam tingkat resiko rendah mencapai 2.185,03 ha, sedang 971,49 ha dan tinggi 1.222,42 ha. Kemudian Pasaman Barat tingkat resiko rendah mencapai 5.805,70 ha, sedang 2.412,78 ha dan tinggi 1.755,30 ha.

Selanjutnya, untuk Kota Padang tingkat resiko rendah mencapai 1,54 ha, sedang 4.799,12 ha dan tinggi 334,16 ha. Kemudian Kota Pariman tingkat resiko rendah mencapai 376,31 ha dan sedang 1.167,84 ha.

"Itu data luas daerah terkena gelombang pasang dan abrasi menurut tingkat resikonya di wilayah pesisir Sumbar. Data itu diolah dari Peta Resiko Bencana Provinsi Sumatera Barat, UNDP, BPBD dan PT Waindo Specterra pada 2011," tuturnya Kamis, (11/01/2024).

"Abrasi di Sumbar semakin lama semakin parah namun sewaktu-waktu juga bisa terjadi akresi," sambungnya.

Pemicu Perubahan Iklim dan Mitigasi Abrasi

Kepala Research Center for Climate Change, Universitas Negeri Padang, Dr. Nofi Yendri Sudiar mengatakan, secara garis besar perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor, yaitu alami dan antropogenik atau perilaku manusia.

Ia mengatakan, perubahan iklim secara alami adalah hal yang wajar dan hal tersebut telah terjadi sejak dahulu.

Permasalahannya saat ini adalah perubahan iklim yang terjadi begitu cepat karena perilaku manusia yang dimulai sejak era industri bermunculan diseluruh dunia sekitar 1950-an.

Abrasi tidak hanya semata-mata disebabkan karena perubahan iklim, tetapi juga disebabkan oleh alih fungsi lahan seperti adanya perubahan pingir pantai kawasan penyangga menjadi tambak udang.

"Dengan adanya hal itu pengikisan pantai menjadi cepat," tuturnya.