PSI Beberkan 10 Kemunduran DKI di Kepemimpinan Anies Baswedan

Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, Idris Ahmad menuturkan kemunduran yang dimaksud dilihat dari dua aspek. Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

2020-10-16 13:44:37

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik sejumlah kemunduran yang terjadi selama tiga tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur. Ada 10 kemunduran yang dirinci oleh PSI.

Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, Idris Ahmad menuturkan kemunduran yang dimaksud dilihat dari dua aspek. Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Perlu diingat, bahwa jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," katanya, Jumat (16/10).

Dia menyebut, 10 kemunduran tersebut adalah; pembahasan anggaran terlambat. Idris menuturkan, pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.

"RKPD 2021 sudah selesai diinput ke sistem e-budgeting, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pembahasan anggaran. Dengan situasi seperti ini, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari," ucapnya.

Kedua, transparansi anggaran buruk, pada saat perencanaan maupun realisasinya. Ia menyebut, sejak 2017, Pemprov DKI telah memulai tradisi yang baik dengan membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya.

Namun, pada masa Gubernur Anies, Idris berujar, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat.

"Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan," tuturnya.

Selain itu, imbuhnya, sekitar 4 bulan yang lalu Pemprov DKI mematikan website dashboard.bpkd.jakarta.go.id dengan alasan sedang maintenance. Melalui website ini warga bisa memantau realisasi anggaran tiap dinas secara real time. Karena website ini ditutup, maka kebocoran anggaran akan semakin susah terdeteksi oleh publik.

Ketiga, PSI juga mempertanyakan nasib dana commitment fee Formula E Rp 560 miliar yang masih belum jelas.

"Pemprov DKI telah menyetorkan uang commitment fee Rp 360 miliar dan Rp 200 miliar kepada panitia Formula E. Sementara, penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dibatalkan, sedangkan untuk 2021 serba tidak pasti. Namun demikian, belum terlihat kesungguhan niat dari Gubernur Anies untuk mengembalikan uang Rp 560 miliar tersebut," tukasnya.

Tindakan itu menurut Idris kontras dengan pemotongan tunjangan PNS tahun 2020 sebesar 50 persen karena defisit anggaran.

Keempat, prioritas anggaran tidak jelas. Idris menyebut di APBD 2020, contoh buruknya prioritas anggaran di Pemprov DKI bisa dilihat pada besarnya anggaran event yang mencapai Rp 1,5 triliun, termasuk Formula E Rp 1,2 triliun. Bahkan, Idris menuding demi Formula E, Anies memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar Rp 455,4 miliar dan Rp 320,5 miliar.

"Di sisi lain, anggaran sangat minim untuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih. Bahkan, belakangan anggaran pembangunan LRT dan air bersih dihapus akibat defisit APBD."

"Selain itu, di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggunakan pinjaman dari Kementerian Keuangan, tidak ada pula kegiatan pembangunan normalisasi sungai, tanggul pantai, LRT, dan air bersih. Padahal kegiatan-kegiatan ini sangat dibutuhkan warga Jakarta."

Kelima, normalisasi sungai mandek selama 3 tahun. Idris mengatakan, pada tahun 2020 telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km namun tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran normalisasi sungai pada lahan 8,2 km.

Keenam, realisasi naturalisasi sungai 0 persen. Pada saat kampanye Pilkada, Anies menelurkan gagasan naturalisasi sungai yang dianggap sebagai solusi ideal untuk menyelesaikan masalah banjir. Saat rapat pembahasan penanganan banjir bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang pada 7 Juli 2020, Anies menjelaskan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.

"Di sisi lain, di akun instagram pada 26 September 2020, Gubernur Anies memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Namun, proyek ini berbeda dengan konsep yang dipaparkan oleh Gubernur Anies. Pasalnya, proyek di KBB tersebut berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie. Sama sekali tidak ditemukan aspek pencegahan banjir dan perlindungan ekosistem di situ," tandasnya.

"Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa progres naturalisasi sungai masih 0 persen."

Ketujuh, realisasi program DP 0 rupiah hanya 0,26 persen. Idris mengingatkan Anies pernah menargetkan penyediaan 300.000 rumah selama 5 tahun 60.000 rumah per tahun. Namun, imbuhnya, 3 tahun berselang hanya tersedia 780 rumah atau hanya 0,26 persen dari target.

"Dari angka tersebut, jumlah yang dihuni hanya 278 unit. PSI mempertanyakan apakah Gubernur Anies benar-benar memiliki kemauan untuk menjalankan program DP 0 Rupiah," ucapnya.

Kedelapan, pembangunan Light Rail Transit fase 2 masih 0 persen. Kesembilan, penyusunan perda-perda tata ruang, termasuk yang mengatur pulau-pulau reklamasi mandek.

"Daftar perda tata ruang yang harus dibahas adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Selama 3 tahun, Gubernur Anies tidak menyerahkan rancangan perda-perda tersebut. Akibat dari mandeknya pembahasan perda-perda ini adalah mengganggu pengembangan Jakarta dan akan berdampak pada perizinan," kata Idris.

Terakhir, kontrak Aetra dan Palyja berakhir pada 2023, namun belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih.

(mdk/fik)