Rakyat Lagi Susah, DPRD DKI Malah Mau Dapat Rp8 Miliar Setahun
Pangi menilai, DPRD DKI Jakarta seharusnya mengoptimalkan penggunaan anggaran selama pandemi Covid-19 untuk jaringan pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan kesehatan. Akhirnya, timbul ketidakpercayaan masyarakat pada wakil mereka yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan adanya usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19. Dampak dari adanya usulan tersebut, menjatuhkan citra dan wibawa DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
"Sebenarnya, kalau kenaikan pendapatan enggak relevan kondisi masyarakat yang saat ini untuk bertahan hidup saja susah. Uang negara aja sudah enggak cukup memenuhi keinginan-keinginan, kalau sekadar keinginan pasti maunya mereka, tetapi banyak hal sebetulnya lebih prioritas karena keuangan negara terbatas," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/12).
Dia menilai, DPRD DKI Jakarta seharusnya mengoptimalkan penggunaan anggaran selama pandemi Covid-19 untuk jaringan pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan kesehatan. Akhirnya, timbul ketidakpercayaan masyarakat pada wakil mereka yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Wacana seperti ini tidak perlu dimunculkan. distrust kepada pejabat makin tinggi. Sentimennya bahaya, membuat kemarahan publik serta menjatuhkan citra dan wibawa DPRD DKI sendiri. Kalau mau dapat empati, buat lah wacana gaji siap dipotong, bukan malah naik gaji," tutupnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).
Baca juga:
Besok, Banggar DKI Gelar Rapat Paripurna Bahas RKT di Cipayung
Golkar Sebut Penyesuaian RKT DPRD DKI Karena Ada Ketimpangan Fasilitas dan Tunjangan
'Silat Lidah' di Balik Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI saat Pandemi
DPRD DKI Harusnya Utamakan Pemulihan Ekonomi, Bukan Pendapatan Anggota
3 Desember, DPRD DKI Bakal Bahas RKT 2021
Anies Positif Covid-19, Pembahasan Rancangan APBD DKI 2021 Tetap Berjalan