RAPBD DKI 2019 Diketok Rp 89,08 Triliun
Plafon anggaran di RAPBD DKI 2019 naik sekitar 7 persen atau sama dengan Rp 6 triliun dari tahun 2018, yakni Rp 83,26 triliun.
DPRD DKI menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
Rapat paripurna tersebut menyepakati KUA-PPAS atau RAPBD DKI sebesar Rp 89,08 triliun. Rapat paripurna dimulai dengan dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Rabu, (28/11).
Plafon anggaran di RAPBD DKI 2019 naik sekitar 7 persen atau sama dengan Rp 6 triliun dari tahun 2018, yakni Rp 83,26 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, RAPBD DKI 2019 terdiri dari Rp 74,77 triliun pendapatan daerah dan Rp 14,31 triliun dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA).
"Pendapatan daerah kita meningkat 13,63 persen dari Rp 65,8 triliun menjadi Rp 74,77 triliun," jelasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, tiga indikator yang menjadi pertimbangan dalam kenaikan RAPBD. Pertama, pertumbuhan ekonomi Pemprov DKI di tahun 2019 diproyeksikan naik 6,6 persen.
Kedua, konsumsi rumah tangga dinilai tumbuh sehingga mendorong investasi. Selain itu, dia mengharapkan, investasi meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur MRT fase 2 dan redanya suhu politik.
Selan itu, Anies juga meyakini inflasi di 2019 dapat dikendalikan di angka 3,6 persen. Ini dikarenakan permintaan masyarakat semakin membaik dibanding tahun 2018.
Pada pembahasan rancangan APBD 2019 beberapa waktu lalu, pembahasan sempat alot bahkan sampai defisit Rp 16 triliun. Namun, pada Selasa (27/11) kemarin, akhirnya anggaran disepakati sebesar Rp 89 triliun tanpa defisit alias seimbang.
Baca juga:
Dana Bantuan Parpol di DKI Naik Dua Kali Lipat Jadi Rp 10,6 Miliar
Penyebab RAPBD DKI 2019 Sempat Defisit Rp 16 Triliun
Gebrak Meja dan Adu Mulut antara Pimpinan DPRD DKI Warnai Pembahasan APBD 2019
Pemprov DKI Optimis Penyerapan APBD 2018 di Atas 90 Persen
Tak Persoalkan Pansus DPRD, Anies Juga Segera Periksa Penyerapan Anggaran di BUMD
Sekda Akan Lapor Anies Soal Pansus PMD di DPRD DKI