Selain masalah KJP, DPRD DKI banyak dapat keluhan warga soal KJS
Warga protes rumitnya pengurusan KJS.
DPRD DKI Jakarta menemukan penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sela masa reses pekan lalu. Selain KJP, terjadi juga penyalahgunaan KJS yang harus segera dibenahi pemerintah Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu diutarakan Anggota DPRD DKI Jakarta komisi D dari Fraksi Demokrat, Taufiqurrahman dalam Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Kedua Anggota DPRD Tahun Anggaran 2016.
"Warga pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Jakarta Pusat meminta tidak dideskriminasikan dalam pelayanan kesehatan. Karena subsidi yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai," katanya di sela Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).
Di wilayah Jakarta Timur, Taufiqurrahman menjelaskan, masyarakat meminta Dinas Kesehatan hingga di tingkat suku dinas untuk mengontrol secara intensif pembuatan kartu JKN hingga BPJS yang didaftarkan melalui puskesmas kelurahan untuk pasien tidak mampu.
"Masyarakat mengeluh tentang lembar pembuatan atau pendistribusian pembuatan kartu tersebut di antaranya di puskesmas, kelurahan, serta kecamatan seperti di Duren Sawit, Kramatjati dan Jatinegara," ujarnya.
"Keluhan lainnya seperti di Jakarta Timur kurangnya lahan tempat pembuangan sampah, di Jakarta Selatan perlunya segera pembangunan jembatan pembuangan orang seperti di Wilayah Mampang Prapatan mengingat sampai saat ini sudah terjadi 15 orang meninggal dunia akibat tertabrak dalam penyeberangan serta di Jakarta Utara di Kelurahan Papanggo masyarakat berharap pemerintah menyediakan TPU dan lahan gratis," tutupnya.
Baca juga:
Ahok minta warga ke RSUD Tarakan jika sakit, bukan ke RSCM
Pemprov DKI anggarkan Rp 1,3 T untuk program KJS di 2015
Ahok: Pemprov DKI sudah lunasi seluruh tunggakan KJS di rumah sakit
Ini komentar Ahok soal bayi alami kelainan ditolak RSCM
RSUD Koja bantah tolak pasien bayi
Dirawat RSUD Koja, biaya pengobatan M Firdaus dicover Pemda DKI
Gerindra DKI: KJS dan KJP bermasalah, tak tepat sasaran
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa tujuan utama dari tes kesehatan yang dilakukan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta? “Ini bukan sehat atau tidak sehat ya, tapi mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun ke depan,” jelasnya.
-
Bagaimana proses tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta? Adapun untuk tahapan tes kesehatan yang dijalani bakal cagub dan cawagub berlangsung sekitar 11 jam 20 menit, diawali USG Alcdomen, Nontgen Toone, pemeriksaan Lab dan Narkotika, penyakit dalam, Bedah Bedah Umum, Bedah Urologi, Bedah Ortepedi.Pemeriksaan Paru spirometri, THT-KL, MRI Brain Non Kontras, Neurologi Nerve Conduction Velocity, Pemeriksaan Mata, Jantung, Pembuluh Darah, dan diakhiri pemeriksaan gigi serta mulut.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.