Selama Ramadan, pelayanan satu pintu Pemprov DKI ditambah satu jam
Selain di PTSP pusat, aturan soal penambahan jam layanan akan berlaku di PTSP-PTSP yang di kelurahan.
Selama bulan ramadan, pengurusan izin di badan pelayanan terpadu satu pintu (BPTSP) DKI diperpanjang satu jam. Hal ini dikarenakan permintaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk memberikan pelayanan maksimal kepada publik.
"Untuk pelayanannya kita tambah satu jam dari sebelumnya pukul 14.00 WIB menjadi pukul 15.00," kata Kepala BPTSP, Edi Junaedi di Balai kota, Jakarta, Selasa (7/6).
Selain di PTSP pusat, Edi menyebut aturan soal penambahan jam layanan akan berlaku di PTSP-PTSP yang di kelurahan. Dia pun mengimbau warga untuk datang lebih awal mengurus perizinan. Layanan sendiri sudah dibuka mulai pukul 07.30 WIB pagi.
"Layanan ini berlaku di seluruh kantor PTSP kelurahan hingga provinsi, namun kalau memang jam 2 sudah tidak ada pelayanan pegawai sudah bisa pulang," terangnya.
Permintaan Ahok soal penambahan layanan ini PTSP, ternyata menuai kritik di jajaran anak buahnya. Sebab, berdasarkan keputusan gubernur Nomor 1348 Tahun 2016 mengatur bahwa selama ramadan waktu kerja PNS akan dimulai pukul 07.00 WIB sampai 14.00 WIB.
Menurut LBS (31), salah seorang pegawai di PTSP, mengaku tidak setuju dengan penambahan jam layanan tersebut. Pasalnya, jam kerja PNS lain hanya sampai jam 14.00 WIB.
"Kalau mau kayak gitu, masuknya pukul 08.00 WIB saja. Jangan timpang lah buat aturan," ujarnya.
Untuk diketahui, layanan BPTSP Provinsi DKI melayani 200 perizinan setiap hari, untuk tingkat kota dilayani 150 perizinan, tingkat kecamatan dilayani 100 perizinan dan tingkat kelurahan sebanyak 80 perizinan.
Baca juga:
Dugaan kecurangan pembelian tanah, Ahok ancam penjarakan anak buah
Pemprov DKI sediakan 102 ton daging murah untuk petugas PHL dan PPSU
Ketika rapor keuangan DKI buruk, Ahok salahkan anak buah main proyek
Ahok tegaskan kendaraan dilarang masuk Balai Kota berlaku untuk PNS
Bawa motor dilarang masuk Balai Kota, warga ribut dengan pamdal
Belum hasilkan Perda sepanjang 2016, DPRD salahkan Pemprov DKI
Ahok klaim kartu Jakarta One dapat meminimalisir praktik korupsi
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.