Sidak di Kelapa Gading, Walkot Jakut Temukan Perusahaan Terapkan Kerja dari Kantor
Ali datang bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara I Made Sudarmawan, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara Gatot S Widagdo. Tampak hadir para personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara.
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan non-esensial dan non-kritikal di Kelapa Gading yang tetap mempekerjakan karyawan di kantor selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Hari ini kami sidak untuk kegiatan yang di luar atau non esensial dan non kritikal. Yang seharusnya memang ini tidak boleh ada aktivitas kerja di kantor atau 100 persen bekerja di rumah (Work From Home/WFH)," ujar Ali saat ditemui wartawan di Jakarta Utara, dilansir Antara, Rabu (7/7).
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Ali datang bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara I Made Sudarmawan, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara Gatot S Widagdo. Tampak hadir para personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara.
Sidak itu dilakukan untuk memastikan perusahaan non esensial dan non kritikal tidak lagi mempekerjakan pegawai di kantor (Work From Office/WFO) dan mulai menerapkan aturan bekerja di rumah.
"Ini tadi kami lihat masih ada yang masuk, segera kami tindak dan (beri) teguran serta pengumuman (penutupan sementara)," kata Ali.
Ia mengatakan sebelumnya juga mengecek aktivitas perusahaan perbankan di kawasan Kelapa Gading, untuk memastikan kegiatannya berjalan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 diktum ketiga, yaitu wajib bekerja di rumah.
"Tadi bagus, di bawah 50 persen. Dan hari ini ada sekitar 26 titik yang akan kami cek, yang sudah kita intai kemarin dan hasil aduan masyarakat," kata Ali.
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara memastikan perusahaan yang melanggar aturan selama PPKM Darurat akan diberikan tindakan tegas. Tak sekadar sanksi administrasi, pelanggar akan dikenakan sanksi hingga penutupan sementara kegiatan usaha.
Petugas Sudin Nakertrans juga tak segan untuk memulangkan pegawai perusahaan jika kedapatan kapasitas karyawan tidak sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1881 Tahun 2021 Tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
Sidak terhadap perusahaan akan terus dilakukan petugas setiap harinya hingga berakhirnya masa PPKM Darurat, Selasa (20/7) mendatang. Jika mendapati pelanggaran perusahaan, masyarakat juga dapat melaporkannya melalui aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga:
Dukung Sidak Rutin Perkantoran, PDIP Minta Anies Beri Sanksi Tegas Pelanggar
Dua Akses Tol Bekasi arah Jakarta Ditutup Selama PPKM Darurat
CEK FAKTA: Hoaks Laka Lantas di Malang Akibat Pemadaman Lampu Jalan Saat PPKM Darurat
Kapolda Metro Sebut Sudah Temukan Format Penyekatan Usai 4 Hari PPKM Darurat
KY: Penyelenggaraan Peradilan Virtual Banyak Kendala