Soal Usulan PSI, PKS Hormati Kontrak Pembayaran Commitment Fee Formula E
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu masih akan menunggu hasil kajian dari tim gubernur terkait commitment fee Formula E. Apakah mungkin untuk dikembalikan atau tidak.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhaimi menegaskan, tidak mudah untuk meminta kembali commitment fee Formula E. Dimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membayarkan Rp560 Miliar untuk perhelatan balap mobil tersebut.
Pernyataan ini menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Pemprov DKI Jakarta menarik commitment fee Formula E yang telah dibayarkan sebesar Rp560 Miliar.
-
Di mana Formula E Jakarta Volume II akan diadakan? Formula E Jakarta Volume II Jakarta E-Prix 2023 dijadwalkan pada 3-4 Juni 2023 mendatang di sirkuit Ancol.
-
Kapan Formula E Jakarta Volume II akan diselenggarakan? Formula E Jakarta Volume II Jakarta E-Prix 2023 dijadwalkan pada 3-4 Juni 2023 mendatang di sirkuit Ancol.
-
Apa saja yang akan tersedia di acara Formula E Jakarta selain balapan? Konsep gelaran ajang balap mobil listrik Formula E tahun ini ada racing (balapan) dan festival musik. Ada Slank, RAN, KLA Project, Rossa, dan Cakra Khan, Oni N Friends, Angger Dimas, Sergio Berlino, DJ Yasmin, dan Alan Walker.
-
Bagaimana persiapan Indonesian GP 2023? Direktur Utama PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA) Priandhi Satria mengatakan seluruh rangkaian balapan pada hari pertama Indonesian GP 2023 berjalan dengan lancar seiring dengan seluruh persiapan yang rampung 100 persen.
-
Kapan Indonesian GP 2023 di gelar? Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) 2023 telah resmi dimulai di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (13/10).
-
Kapan pertandingan Jakarta Electric PLN melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berlangsung? Sebagai informasi, tim ini sebelumnya sempat tertinggal di set pertama dan ketiga pada lanjutan PLN Mobile Proliga 2024 yang berlangsung pada Minggu (5/5).
"Ini event internasional jadi harus dilakukan secara profesional. Soal commitment fee dan lain-lainnya harus didasarkan pada klausul perjanjian yang disepakati," katanya saat dihubungi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu masih akan menunggu hasil kajian dari tim gubernur terkait commitment fee Formula E. Apakah mungkin untuk dikembalikan atau tidak.
"Termasuk dalam hal terjadi pos major seperti Corona ini dicermati klausulnya," tutupnya.
PSI Desak Anies Tarik Commitment Fee
Sebelumnya, Pemprov DKI memangkas proyeksi anggaran menjadi Rp47 triliun akibat perekonomian melambat terkena dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, Pemprov DKI telah membayarkan commitment fee Formula E dengan total Rp560 miliar. Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan segera menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO).
Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, pembayaran Rp360 miliar dilakukan pada bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.
"Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar," kata Anthony Winza Probowo, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020. Oleh karena itu, menurut Anthony, terdapat alasan yang kuat untuk meminta pengembalian uang.
"Kontrak Formula E berskala internasional dengan nilai triliunan rupiah, sehingga sudah sepatutnya terdapat klausul force majeure. Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausul force majeure ini," ucap Anthony.
Anthony menegaskan, Pemprov DKI harus segera bertindak. Pasalnya, di dalam kontrak standar internasional, pihak yang ingin membatalkan kontrak karena ada kejadian force majeure harus memberitahu dahulu secara tertulis kepada pihak lawannya.
"Jika Pemprov DKI lalai melakukan pemberitahuan tertulis, maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase. Saya belum melihat Pemprov DKI melakukan pemberitahuan force majeure. Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari," ujar Anthony.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 1 bulan hingga 22 Mei 2020. Anthony menilai keputusan tersebut akan menambah jumlah warga yang membutuhkan bantuan sosial.
"Karena PSBB diperpanjang, maka ratusan ribu atau bahkan jutaan warga bisa terkena PHK atau penghasilannya berkurang, sehingga semakin banyak yang butuh bantuan. Nilai per paket bantuan sosial adalah Rp150 ribu. Jika Pemprov DKI berhasil mengembalikan commitment fee Rp560 miliar, maka bisa dipakai untuk membantu 3,7 juta keluarga," jelasnya.
Di sisi lain, pada 1 Mei 2020, Gubernur Anies Baswedan meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Tujuannya agar masyarakat terlibat memberikan bantuan sosial. Anthony memandang program tersebut serupa dengan crowdfunding.
“Masyarakat sedang menderita dan mereka sudah bayar pajak, sehingga tidak elok rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta duit ke rakyat untuk pembagian bansos, tapi Pak Gubernur tidak mau mengusahakan uang rakyat ratusan miliar commitment fee didapatkan kembali dari acara yang batal dan tidak diperlukan,” pungkas Anthony.
(mdk/eko)