Sumarsono harap reklamasi teluk Jakarta perhatikan nasib nelayan
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono membahas tentang percepatan reklamasi teluk Jakarta bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Sumarsono menyebut pihaknya mendapat beberapa arahan dari Menteri LHK untuk membangun integrasi wilayah.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono membahas tentang percepatan reklamasi teluk Jakarta bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Sumarsono menyebut pihaknya mendapat beberapa arahan dari Menteri LHK untuk membangun integrasi wilayah.
"Antisipasi dan akomodatis terhadap aspirasi masyarakat, terutama nelayan. Membangun itu harus ada benefit, tidak saja untuk investor tetapi juga nelayan, bagaimana nasibnya?," kata Sumarsono di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (13/1).
Menurutnya, pemerintah harus bisa memberikan jaminan yang lebih baik agar ada dukungan dari lingkungan di sekitarnya.
Selain itu, untuk memperlancar reklamasi, Sumarsono mengatakan harus ada komunikasi yang lebih interaktif dengan pihak dari Pemerintah Jawa Barat dan Banten.
"Dalam prosesnya kami meng-update semua, kami juga memperoleh arahan,sudah dilakukan pembahasan dengan Bappenas dan Menkomaritim," ujar Sumarsono.
Tak hanya itu, Sumarsono juga menyatakan akan mempercepat proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Poin tambahan yang dipersiapkan untuk mempercepat kajian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), termasuk supervisi terhadap Amdal. Ini semua komitmen DKI karena ada integrasi lembaga DPRD," tandasnya.
Seperti diketahui, pada September 2015, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggugat Pemprov DKI Jakarta karena telah menerbitkan izin proyek reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Nelayan mengatakan reklamasi telah mengancam wilayah mereka mencari nafkah sehingga mereka harus berlayar lebih jauh. Beberapa nelayan juga bersaksi telah melihat lumpur mengambang di sekitar wilayah pembangunan Pulau G.
Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2016, PTUN Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan Izin Pelaksanaan Pulau G. Namun, reklamasi tetap dilanjutkan.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Raden Ario Soerjo menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur? Ario Soerjo atau yang memiliki nama lengkap Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo ini terpilih menjadi Gubernur pertama Jawa Timur mulau tahun 1945 hingga tahun 1948.
-
Kapan Tjokropranolo menjadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.
Baca juga:
Sandiaga kembali tegaskan tolak kelanjutan reklamasi Jakarta
Plt Gubernur DKI: Kayaknya reklamasi ini harus dilanjutkan
Warga Kebon Jeruk tanya komitmen Anies Baswedan soal reklamasi
Ini alasan Boy Sadikin tak setuju reklamasi teluk Jakarta berlanjut
Kementerian PU sebut reklamasi bisa tambah luas Jakarta 5.200 hektar