Sumarsono sebut serapan anggaran APBD DKI 2016 belum maksimal
Sumarsono sebut serapan anggaran APBD DKI 2016 belum maksimal. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, salah satu hambatan penyerapan anggaran adalah terkait kasus pembebasan lahan dan mangkraknya pembangunan beberapa rusun.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 DKI Jakarta dinilai belum maksimal dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan banyak program yang tidak terealisasi di tahun ini.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, salah satu hambatan penyerapan anggaran adalah terkait kasus pembebasan lahan dan mangkraknya pembangunan beberapa rusun.
"Ada juga beberapa hal yang bermasalah. Beberapa sektor besar yang paling bermasalah terutama untuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam). Pertamanan itu baru sekitar yang sekarang ini 27 persen," kata Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Senin (19/12).
Salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran Distamkam adalah tertundanya pembelian lahan bekas Kedubes Inggris yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam anggaran.
"Masalah Kedutaan Inggris enggak jadi beli. Ya pasti daya serapnya paling sedikit. Artinya jelas paling rendah," terangnya.
Sedangkan untuk dinas-dinas yang lain, Sumarsono optimis capaian serapan anggarannya sudah maksimal.
"Hari ini dilaporkan masing-masing sudah 60-an lebih, 70 persen dan seterusnya. Saya kira itu angka yang saya kira sudah bagus," pungkasnya.
Baca juga:
Plt soal APBD DKI 2017: Sebelum ayam berkokok 1 Januari siap dipakai
Perjalanan RAPBD DKI 2017 hingga diturunkan jadi Rp 70,19 T
Serapan anggaran Dinsos DKI maksimal karena jatahnya sedikit
Jawab tudingan BW, Sumarsono persilakan KPK periksa korupsi di DKI
Ini penjelasan Sumarsono APBD DKI naik jadi Rp 70,8 triliun
Blak-blakan Sumarsono soal APBD DKI naik jadi Rp 70,8 triliun
Akhir tahun, penyerapan anggaran Dinas Tata Air DKI baru 46 persen
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.