Utang Warga Jakarta ke Pinjol Rp10,35 Triliun, DPRD Minta Pemprov DKI Cari Jalan Keluar

Anggota Komisi B DPRD Jakarta Suhud Aliyudin menyoroti tingginya utang warga DKI kepada pinjaman online (pinjol) yang mencapai Rp10,35 triliun. Angka tersebut, kata Suhud, bahkan melebihi APBD D.I. Yogyakarta.

"Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta, hampir setengah APBD Jawa Tengah. Ini Rp10,35 triliun utang warga Jakarta yang berasal dari 2,38 juta akun."

Anggota Komisi B DPRD Jakarta Suhud Aliyudin Suhu saat rapat kerja di Komisi B dengan eksekutif, Rabu (12/7).

merdeka.com

Suhud mengatakan, dirinya selalu menerima keluhan warga karena mereka terjerat dengan rentenir. Mereka pun selalu meminta DPRD untuk mencarikan solusi terkait hal ini.

"Terlepas utang untuk apa, apa itu gaya hidup atau apa, tapi kan jutaan. Kalau kita rata-rata misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah 1 juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira-kira."

Anggota Komisi B DPRD Jakarta Suhud Aliyudin Suhu.

Menanggapi itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan bahwa warga seharusnya sudah mengetahui konsekuensi dari pinjol. Pasalnya, ia bersama OJK sudah sering memberikan sosialisasi. “Kami kebetulan ada tim percepatan akses keuangan daerah bersama OJK dan lain-lain. Bicara sosialisasi, terkait dengan bagaimana literasi keuangan di masyarakat, betul bisa ditingkatkan. Artinya setiap masyarakat seyogyanya tahu juga risiko pada saat ada pinjamannya mudah gitu ya hanya dalam hitungan detik misalnya tapi sebetulnya ada resiko yang juga mereka harus ketahui,” jelas Sri.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan per April 2023 ada sebanyak 2,38 juta warga DKI Jakarta masih berutang kepada Pinjaman Online (pinjol). Jumlah pinjaman tersebut mencapai Rp10,35 triliun.

Melansir dari laman resmi OJK, jumlah akun pengguna yang mengajukan utang di bulan April 2023 meningkat dibandingkan bulan Maret 2023 yakni dari 2,34 juta meningkat menjadi 2,38 juta. Namun utang pinjol warga DKI Jakarta per April mencapai 10,35 triliun justru turun sebanyak 3,9 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar Rp 10,79 triliun, yang mana untuk tingkat wanprestasi (TWP) di Jakarta mencapai 2,94 persen pada April 2023. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,79 persen.