Wagub Djarot tegaskan anggaran KUA-PPAS 2016 harus terperinci

"Saya sudah perintahkan (anggaran) gelondongan seperti itu supaya di-breakdown menjadi satuan" kata Djarot.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta para pegawai SKPD di DKI merincikan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, saat diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI untuk dimasukkan dalam rapat pembahasan. Hal itu harus dilakukan agar anggaran bisa dievaluasi dengan lebih efisien, serta lebih transparan dan mudah dikontrol saat melakukan evaluasi.

"Saya sudah perintahkan (anggaran) gelondongan seperti itu supaya di-breakdown menjadi satuan, supaya SKPD juga lebih mudah eksekusi. Agar saat dievaluasi, bisa terkontrol dan dananya dialokasikan dengan jelas," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/9).

"Kalau gelondongan sama saja dong kayak dulu," katanya menambahkan.

Adanya sejumlah SKPD yang masih menyerahkan anggaran gelondongan kepada pihak Banggar DPRD DKI, seperti Dinas Tata Air, biasanya menggunakan alibi bahwa salah satu program kegiatan mereka bersifat dinamis, dan belum bisa dipastikan pelaksanaannya.

Djarot mengatakan jika masalahnya seperti itu, para pegawai di SKPD bisa saja memasukkannya dalam anggaran tidak terduga. Sementara untuk anggaran dalam KUA-PPAS itu tetaplah haruslah terperinci.

"Kalau anggaran tak terduga, itu boleh. Tetapi kalau anggaran spesifik, enggak boleh gelondongan. Misalnya trotoar, itu engga boleh gelondongan. Harus jelas di mana dan sampai mana," pungkasnya.

Baca juga:
DPRD DKI koreksi anggaran Rusun biar tak tumpang tindih
Sindir Ahok, Prabowo sebut Keppres soal reklamasi sudah kedaluwarsa
Di Rotterdam, Ahok pelajari konsep penanggulangan banjir modern
Gerindra tak mau usung calon gubernur DKI kayak Ahok
Galaknya Luhut Panjaitan, tak kalah dengan Ahok