Wagub DKI: Pemerintah Pusat Ambil Kebijakan PPKM Level 4 Dilanjutkan atau Diturunkan
Menurutnya, nantinya pemerintah pusat akan mengambil kebijakan yang tepat untuk DKI Jakarta dan provinsi lainnya. Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam penentuan pengendalian Covid-19.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku, pihaknya menyerahkan keputusan perpanjangan atau pun penurunan level PPKM kepada pemerintah pusat. Perpanjangan PPKM level 4 di DKI Jakarta sampai 9 Agustus 2021.
"Pemerintah pusat akan mengambil kebijakan apakah PPKM level 4 dilanjutkan atau diturunkan levelnya. Tentu Pemprov menunggu keputusan pemerintah pusat," katanya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/8).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Menurutnya, nantinya pemerintah pusat akan mengambil kebijakan yang tepat untuk DKI Jakarta dan provinsi lainnya. Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam penentuan pengendalian Covid-19.
"Pemerintah pusat memiliki data fakta dan hitungan didukung para ahli, para epidemiologi semua yang akan membantu," ucap politikus Gerindra itu.
Karena hal itu, Riza menyatakan, pihaknya akan menjalankan keputusan dari pemerintah pusat. Pemprov DKI terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.
"Kami rapat dengan pemerintah pusat, dengan Pak Menko semuanya. Semua kemungkinan dibahas, kita tunggu saja, beberapa hari ini akan diputuskan," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya akan terus mengejar pemberian vaksinasi Covid-19 di Jakarta. Kata dia, saat ini Pemprov DKI telah memberikan vaksinasi Covid-19 sebanyak 7,9 juta untuk dosis pertama.
"Kita kejar dulu fase pertama. Karena kuncinya untuk mendapatkan fase kedua itu fase pertama harus menjangkau seluruh. Karena itulah kami sudah menjangkau 7,9 juta orang," kata Anies di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (5/8).
Karena hal itu, dia meminta kepada warga ber KTP DKI ataupun pekerja di Jakarta dapat segera melaksanakan vaksinasi. Minimal telah melakukan vaksinasi dosis pertama.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Survei New Indonesia: PPKM Diperpanjang, Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Turun
Dampak PPKM, PPN Sewa Toko di Pusat Perbelanjaan Dibebaskan
Banyak Masyarakat Bersepeda di Bundaran HI saat PPKM Level 4, Ini Kata Polisi
Diduga Anak Kades Langgar PPKM Level 4, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Jokowi Perintahkan Semua Daerah Segera Suntikkan Vaksin: Kalau Habis Minta ke Pusat
Menteri Sandiaga Prediksi Kunjungan Wisata Melonjak Usai PPKM