Wakil Ketua DPRD Minta Pemerintah Pusat Tak Memojokkan DKI soal Anggaran Bansos
Pemprov DKI telah melakukan banyak hal selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Khususnya yakni terkait penyaluran bansos sembako yang dilakukan sebelum diberlakukannya PSBB.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta kini tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sekitar 1,1 juta warganya. Dia menilai pernyataan Menkeu Sri Mulyani itu mengibaratkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat tangan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat akibat Covid-19.
"Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/5).
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan D-Bank PRO by Danamon diluncurkan? Hampir semua orang yang saat ini beralih menggunakan mobile banking dalam kehidupan sehari-hari. Kepraktisan dan fleksibilitas yang ditawarkan dari platform ini dinilai menjadi alasan utama mengapa penggunaanya semakin meningkat dari waktu ke waktu.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
Menurut dia, Pemprov DKI telah melakukan banyak hal selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Khususnya yakni terkait penyaluran bansos sembako yang dilakukan sebelum diberlakukannya PSBB.
Lanjut Zita, saat ini yang terpenting yaitu bukanlah soal pencitraan namun terjaminnya kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin selama pandemi berlangsung.
"DKI adalah miniatur Indonesia, kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Setop salah menyalahkan," ucapnya.
Kendati begitu dia juga meminta kepada Anies agar dapat membenahi terkait permasalahan bansos di masyarakat. Agar penerima bantuan dari Pemprov DKI dan Kemensos tidak saling tumpang tindih.
"Sebenarnya, tidak ada masalah bantuan provinsi maupun pusat, yang penting itu pelaksanaan lapangannya. Datanya harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sekitar 1,1 juta warganya.
Pada awal masa pandemi Virus Corona, 1,1 juta penduduk ini sebelumnya ditanggung oleh pemprov DKI kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat karena kekurangan dana.
"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta," ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat terbuka bersama DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020).
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.
Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by address. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," jelas Menteri Sri Mulyani.
Reporter: Ika Defianti
Baca juga:
Sesuai UU Pemda, Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Politisasi Bansos
Wamendes Budi Arie Minta Kepala Desa Umumkan Penerima Bansos Diumumkan di Balai Desa
Anggota DPR: Kepala Daerah Tunggangi Bansos Corona Tak Bisa Dibiarkan
Ngotot Tidak Salah, Gubernur Sultra Minta Fotonya di Karung Beras Tak Dipersoalkan
Menko PMK Sebut Data Bansos Bermasalah Tidak Hanya Terjadi di Jakarta