Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta Mengaku Takut NIK KTP Dinonaktifkan
Alasan utama Nabila belum mengurus KTP-nya sesuai domisilinya karena ia belum sempat mengurus.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sedang gencar melakukan sosialisasi penonaktifan NIK bagi warga yang tak lagi tinggal di Ibu Kota. Kebijakan ini pun mendapat respons dari para pemilik NIK DKI Jakarta yang kini tinggal di luar ibu kota.
Nabila bercerita, NIK KTP miliknya masih DKI Jakarta padahal sejak tahun 2020 ia sudah berpindah domisili ke Tangerang Selatan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa penyebab kematian Dono Warkop DKI? Almarhum meninggal dunia akibar penyakit tumor di bagian bokong dan sudah menjalar menjadi kanker paru-paru stadium akhir, dan menyerang lever.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
"KTP-ku Jakarta tapi aku di Tangsel karena dulu aku tinggal di Jakarta," ujar Nabila, Jumat (5/5).
Alasan utama Nabila belum mengurus KTP-nya sesuai domisilinya karena ia belum sempat mengurus.
"Aku belum sempet ngurus KTP saja sih karena aku lama kuliah di Jabar," sambungnya.
Terkait kebijakan terbaru Dukcapil DKI Jakarta, Nabila mengaku takut jika sewaktu-waktu NIK KTP miliknya dinonaktifkan.
"Takut sih soalnya KTP kan benar-benar penting banget dan berhubungan sama perbankan dan lainnya," kata Nabila.
Nabila juga merasa kaget dengan kebijakan penonaktifan NIK dan menggerakkan dirinya untuk mengurus KTP.
"Aku agak kaget sih sama rencana itu soalnya tiba-tiba banget, aku jd buru-buru pengen ngurus dan ganti KTP (sesuai domisili)," tutupnya.
Reporter Magang: Alya Fathinah