OJK Adalah Lembaga Penyidik dan Pengawas Independen, Berikut Penjelasannya

Kedudukan Hukum OJK

Mengutip L. Maulidiana dalam Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, pembentukan lembaga otoritas jasa keuangan di Indonesia sudah dimulai sejak terjadinya krisis di Tahun 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 UU BI dan pada awal pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK). Hingga diundangkannya UU OJK pada Tanggal 22 November 2011.

Hal ini dilandasi oleh permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard (penyelewengan/penyalahgunaan), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Untuk itu, diperlukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditetapkan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal tertentu yang diatur tegas dalam UU Nomor 21 Tahun 2011.

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Secara orang perorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam UU OJK.

Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan yang tepat, dalam UU OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan mengutip W. Utomo dalam artikel jurnal berjudul OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia.

Sumber Dana dan Tugas Utama OJK

Meski merupakan sebuah lembaga independen, anggaran OJK bersumber pada APBN, dan/atau pungutan dari penyelenggara jasa. Penjelasan Pasal, 34 Angka (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan pembiayaan OJK mandiri berasal dari pungutan dari penyelenggara jasa keuangan, sedangkan pembiayaan dari APBN dbutuhkan hanya pada saat pungutan yang dilakukan tidak memenuhi pembiayaan operasional OJK.

APBN bagi OJK hanya merupakan sumber pembiayaan sementara atau pembiayaan risiko operasional OJK. Pungutan yang dilakukan OJK terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah:

1. Pungutan perizinan.
2. Pungutan persetujuan.
3. Pungutan pendaftaran.
4. Pungutan pengesahan. 
5. Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan transaksi perdagangan efek.

Sebagai lembaga yang bersifat independen, dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Kewajiban OJK adalah menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsurunsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Tugas dan Wewenang Resmi OJK

Dilansir dari Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang, OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
   1. izin usaha;
   2. izin orang perseorangan;
   3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
   4. surat tanda terdaftar;
   5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
   6. pengesahan;
   7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
   8. penetapan lain, 

OJK juga berwenang untuk melakukan penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank selama ini. Wewenang yang lebih luas dalam konteks pemeriksaan ini seperti wewenang aparat penegak hukum. Kewenangan OJK lainnya adalah dapat bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaannya.