Utak-atik calon pasangan, menghitung peluang menang
Dalam waktu dekat sejumlah pimpinan nasional partai politik akan bertemu untuk memfinalkan langkah menghadapi Pilgub DKI 2017. Saat ini internal partai politik masih menggodok bakal calon yang bakal diusung atau didukung.
Petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sandiaga Uno dua calon yang sudah resmi menyatakan maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun menjelang tiga hari waktu pendaftaran, posisi keduanya tak jauh berbeda: sama-sama belum memiliki kepastian terkait sosok calon wakil Gubernur.
Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai menjadi kunci utama konstelasi politik menjelang pilkada. Sejauh ini para petinggi PDIP masih bungkam tentang sejumlah isu, terutama apakah akan mendukung Ahok sebagaimana kabar selama ini atau mengusung kadernya sendiri.
-
Bagaimana cara warga Jakarta memilih pemimpin di Pilkada DKI 2017? Dengan sistem ini, warga Jakarta bisa langsung berpartisipasi memberikan suara untuk menentukan pemimpin mereka hingga 5 tahun ke depan.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Apa saja persyaratan pindah memilih di DKI Jakarta? Berikut syarat dan dokumen pendukung pindah memilih:1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, harus disertai surat tugas ditandatangani oleh Pimpinan Instansi hari pemungutan suara atau perusahaan dan cap basah 2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, baik pasien maupun keluarga yang mendampingi harus disertai surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, harus dilengkapi surat keterangan dari panti sosial atau panti perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, ditandatangani oleh Pimpinan Instansi atau perusahaan dan cap basah 4. Menjalani rehabilitasi narkoba, harus dilengkapi surat keterangan dari Pimpinan Lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh Pimpinan dan cap basah5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan 6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi harus disertai surat keterangan belajar dari kampus/lembaga pendidikan lain ditandatangani dan cap basah.7. Pindah domisili harus dilengkapi dengan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru 8. Tertimpa bencana alam harus dilengkapi dengan surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan dari media massa9. Bekerja diluar domisilinya harus dilengkapi dengan surat tugas atau keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dari semua nama yang pernah disebutkan selama ini akan dikerucutkan lagi. Namun, calon kuat yang diusung partainya adalah figur yang bisa menjembatani pemerintah dan partai politik. "Akan mengerucut ke satu calon, namun mengedepankan kerja sama parpol dan negara," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).
Analisis politik meyakini siapapun sosok yang diusung PDI, akan membawa kejelasan bagi calon yang dipersiapkan oleh Koalisi Kekeluargaan terdiri atas Gerindra, PKB, PAN, PPP, Demokrat dan PKS.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, dalam waktu dekat sejumlah pimpinan nasional partai politik akan bertemu untuk memfinalkan langkah menghadapi Pilgub DKI 2017. Saat ini internal partai politik masih menggodok bakal calon yang bakal diusung atau didukung.
"Pada akhirnya semua ujungnya sama. Last minute saja nanti pasti ketahuan. Belum ketemu momentumnya, masih menjajaki siapa yang serius, siapa dapat dukungan. Orang partai kan ingin yang dimajukan itu orang yang bisa menang," tegas Fadli saat berbincang di kantor redaksi merdeka.com, Kamis (16/9).
Ahok dan PDIP
Meski sudah bulat didukung tiga parpol (Hanura, NasDem dan Golkar), Ahok belum pede menentukan calon pendampingnya di posisi DKI-2. Padahal koalisi tiga partai pendukungnya memiliki 26 kursi di DPRD Jakarta, yang artinya sangat memadai untuk mengusung calon gubernur sesuai persyaratan Komisi Pemilihan Umum.
Mantan bupati Belitung Timur ini beberapa kali kepada media, secara tersirat mengaku sedang menunggu sikap dari PDIP. Terutama terkait wacana Ahok kembali diduetkan maju pilkada bersama Wagub Djarot Saiful Hidayat, yang merupakan kader partai berlambang banteng itu.
"Saya dari dulu sudah dapat tiket, ibu Mega pasti kasih, asal masyarakat surveinya mau dukung saya," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Selasa (24/5).
Sementara itu, perbedaan sikap menyoal strategi menghadapi pilkada DKI muncul di internal PDIP. Sebagian kader mendukung duet Ahok-Djarot, sebagian lainnya menolak sang gubernur petahana. Bagi kubu anti-Ahok, alasannya sederhana: Ahok bukan kader partai dan tidak disukai karena gaya komunikasinya ke publik yang kasar.
Di antara dua kutub seolah terbelah ini, muncul kubu ketiga yang semakin menguat. Mereka aktif menyuarakan desakan untuk memboyong Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon gubernur alternatif. Elit PDIP dari pelbagai sumber valid dilaporkan mengalami dilema. Mereka terus menakar pilihan, hendak mengusung Ahok atau Risma.
Dalam survei internal PDIP, elektabilitas Ahok dan Risma tak jauh berbeda. Keduanya hampir mendapat 50 persen dukungan. Namun Risma sementara lebih diunggulkan ketimbang Ahok, bahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau dari ketua umum (Megawati) peluang untuk Risma dan Ahok kayaknya 50:50, tapi kalau versi pengurus PDIP Risma lebih besar," kata politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, Kamis (12/5).
Di luar itu, PDI P nyatanya tetap menyiapkan skenario politik dengan tiga opsi. Tiga opsi itu yakni opsi menyiapkan pasangan petahana Basuki T Purnama-Djarot Syaefullah, opsi melalui penjaringan dan opsi berdasarkan pemetaan politik. Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Djarot masuk dalam opsi pemetaan politik (berdasarkan rekam jejak) sedangkan nama Sandiaga Uno, meskipun bukan kader, masuk dalam opsi penjaringan.
PDIP dan Koalisi Kekeluargaan
Koalisi ini terbentuk 8 Agustus lalu. Kala itu, DPD PDIP dipimpin sementara oleh Bambang DH. Dia mengumpulkan keenam partai menjadi suatu koalisi baru. Prinsipnya satu, menyiapkan calon asal bukan Ahok. Maka skenario pun muncul dengan menyiapkan nama Sandiaga-Risma sebagai pilihan.
Nampaknya opsi ini tetap mengambang. PDIP tetap keukeuh, enggan merelakan Risma. Sebagai opsinya, enam partai menyiapkan nama Sandiaga yang dipasangkan dengan Sekda DKI Saefullah. Namun, hanya Gerindra dan PKB saja yang menyatakan sepakat. Lima partai lainnya masing-masing menyiapkan calon. PAN misalnya, mengusung mantan Menko Maritim, Rizal Ramli. Sementara Demokrat menyiapkan nama mantan Mendikbud Anis Baswedan, dan PKS menyiapkan nama kadernya Mardani Ali Sera.
Koalisi Kekeluargaan dan Poros Baru
Sekian lama menunggu keputusan PDIP, Koalisi Kekeluargaan berjalan dengan opsi Sandiaga-Saefullah. Dalam hitungan kursi di DPRD, koalisi ini bahkan sudah melampaui target minimal 22 kursi pada pemilu legislatif 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh KPUD.
Namun, PKS diam-diam menyodorkan kadernya, Mardani Ali Sera. Hal ini membuat koalisi ini diindikasikan pecah. PKB yang sejak awal mendukung Sandiaga-Saefullah berencana menarik dukungan dan menyiapkan skenario baru
Wakil Ketua DPW PKB, Abdul Aziz mengatakan tak mempersoalkan Sandiaga-Mardani sebab opsi baru sudah dipersiapkan. Opsi baru itu adalah Yusril-Rima dan Risma-Saefullah. Adapun tiga partai yang masuk sudah dikomunikasikan adalah Demokrat dan PPP. Sementara PDI P belum dikonfirmasi.
"Kita sudah bertemu lima kali dan sudah komunikasi," kata Abdul ketika berbincang dengan merdeka.com beberapa waktu lalu.
Secara perhitungan kursi di DPRD, gabungan PKB (6 kursi) PPP (10 kursi) dan Demokrat (10 kursi) sudah mengantongi 26 kursi. Itu artinya mereka bisa mengajukan pasangan calon Gubernur dan wakilnya. Sementara itu, gabungan Gerindra (15) dan PKS (11) sudah bisa mencalonkan Sandiaga-Mardani.
"Meskipun kata Gerindra itu belum final, kita sih berharap jadi. Kita lagi bikin poros baru. Mudah-mudahan ketua umum tiga partai ini setuju," lanjut dia.
Jika Risma tidak diizinkan oleh PDIP untuk bersanding dengan Yusril, kata Abdul, maka pilihan Yusril-Saefullah adalah pilihan yang sudah final. Jikapun ada calon dari Demokrat dan PAN sebagai wakil Yusril, hal itu bisa dikomunikasikan.
"Kita akan bertemu lagi tapi paling tidak ini sudah kita persiapkan," tegas Abdul.
Baca juga:
Saya dan Ahok mungkin sudah tidak nyambung lagi sekarang
Amien Rais harap Megawati tak usung Ahok di Pilgub DKI
Nasib tak jelas Koalisi Kekeluargaan
Ahok bisa dikalahkan
Manuver Amien Rais galang kekuatan tolak Ahok jadi Gubernur DKI
2 Hari jelang pendaftaran pilgub, Ahok masih rahasiakan cawagub