BTN: Perpanjangan DP Nol Persen Gairahkan Pasar Perumahan
Hirwandi menyampaikan, KPR subsidi BTN secara bulanan terus meningkat, begitu pula dengan KPR nonsubsidi. Pada tahun depan, realisasi KPR diperkirakan semakin meningkat dengan semakin banyaknya kaum milenial yang sadar pentingnya memiliki properti.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menilai perpanjangan kebijakan uang muka (DP) nol persen oleh Bank Indonesia akan semakin menggairahkan pasar perumahan di tanah air. Ini seiring mulai pulihnya perekonomian domestik dari dampak pandemi Covid-19.
"Kebijakan BI untuk memperpanjang kebijakan DP nol persen tentu merupakan hal yang sangat positif. Ini tentu akan lebih menggairahkan pasar perumahan di Indonesia khususnya untuk KPR sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan uang muka atau DP ini sangat terbantukan sekali," kata Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar saat jumpa pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (21/10).
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Mengapa BNI meluncurkan hibank? Silvano menyebutkan, potensi UMKM di Indonesia sangat besar. “UMKM ini bersifat informal, akses pembiayaan masih sangat terbatas, perbankan perlu hadir, itulah sebabnya kita perlu tahu bahwa digital adalah kuncinya. Dan oleh sebab itulah kami memiliki hibank,” ujar Silvano dalam acara ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 dengan tema Inclusive Digital Transformation, di Jakarta, Rabu (6/9).
Menurut Hirwandi, dengan pelonggaran kebijakan tersebut maka realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan akan jauh lebih meningkat pada tahun depan.
"Apalagi misalnya jika tingkat vaksinasi sudah bertambah. Sekarang aja kita lihat bahwa di 2021 sampai dengan September growth dari KPR itu khususnya KPR subsidi ini tumbuh dua digit. Jadi trennya sudah membaik," ujar Hirwandi.
Hirwandi menyampaikan, KPR subsidi BTN secara bulanan terus meningkat, begitu pula dengan KPR nonsubsidi. Pada tahun depan, realisasi KPR diperkirakan semakin meningkat dengan semakin banyaknya kaum milenial yang sadar pentingnya memiliki properti.
"BTN juga akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada milenial dari sejak dini ia sudah memiliki rumah," kata Hirwandi.
Kebutuhan Rumah
Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan kebutuhan rumah masyarakat Indonesia sangat tinggi, bahkan masih banyak yang belum memiliki rumah sendiri alias kekurangan rumah (backlog).
"Pemerintah dan BI mendukung sektor ini, bagaimana bisa meningkatkan need menjadi demand sehingga bisa ketemu transaksi pembelian rumah. Tentu kita harus berpikir dua sisi supply and demand. Kalau di sini kita bicara yang demand, kalau dengan memangkas DP hingga nol persen ini mudah-mudahan bisa meningkatkan yang tadinya need menjadi demand sehingga ketemu dengan supply," ujar Haru.
Sebelumnya, Bank Indonesia memperpanjang kebijakan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi paling tinggi 100 persen, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
Pelonggaran tersebut akan menyebabkan bank yang memenuhi kriteria rasio kredit/pembiayaan macet atau non performing loan/non performing financing (NPL/NPF) tertentu bisa memberikan uang muka KPR menjadi paling sedikit nol persen kepada masyarakat. Kebijakan itu berlaku untuk semua jenis properti baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan.