Lewat OBox, Pengawasan BPR dan BPRS Kini Berbasis Teknologi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengimplementasikan aplikasi sistem pengawasan OJK Box atau OBox terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengimplementasikan aplikasi sistem pengawasan OJK Box atau OBox terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Melalui pemanfaatan OBox ini memungkinkan penyedia layanan keuangan mempercepat alur informasi data kepada OJK. Khususnya data yang bersifat transaksional.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional. Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
"Informasi (transaksional) ini akan melengkapi laporan yang telah disampaikan, sehingga OJK bersama BPR/BPRS dapat meningkatkan awareness terhadap risiko yang akan dihadapi," terang Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II OJK, Bambang Widjanarko, dalam kegiatan Launching OJK Box (OBox) BPR/BPRS, Selasa (2/11).
Bambang menerangkan, pengembangan OBox ini telah dimulai sejak 2019 lalu dengan implementasi awal kepada bank umum. Ini merupakan salah satu langkah OJK melakukan pengawasan berbasis teknologi.
Sejalan dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021-2025, dengan salah satu arahan strategis penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan, pengembangan OBox ini juga mulai diterapkan terhadap BPR/BPRS.
"Jadi, tujuan pengembangan OBox ini menjadi aplikasi yang memungkinkan BPR/BPRS meningkatkan alur informasi kepada OJK, terutama informasi yang bersifat transaksional," terangnya.
Penerapan penuh OBox di BPR dan BPRS akan dimulai pada awal November tahun ini. Adapun, waktu penyampaian informasi transaksional tahap pertama akan disampaikan 1-15 November.
"Kami berharap aplikasi OBox ini akan memberikan manfaat bagi BPR/BPRS dalam pengawasan OJK. Sehingga industri BPR/BPRS memiliki daya tahan yang lebih baik dan daya saing yang lebih optimal," pungkasnya.
Pemanfaatan Obox Bakal Diperluas
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida menyampaikan, pengembangan dan implementasi OJK-Box ini pada industri perbankan merupakan salah satu langkah OJK dalam melaksanakan pengawasan untuk SJK berbasis teknologi.
"Ke depan, tidak menutup kemungkinan bahwa OBox ini juga akan diterapkan atau diimplementasikan bagi sektor selain perbankan, mungkin akan kita kembangkan ke pengawasan di pasar modal, juga industri keuangan non-bank," ungkap Nurhaida.
Selain dengan aplikasi OBox, dalam mendukung pengawasan di perbankan, ke depannya OJK juga akan mengembangkan program-program lain.
Di antaranya adalah memanfaatkan bin data analytics dan Artificial Intelligence, yang memungkinan adanya ouput data yang bersifat diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif, yang kemudian mampu menghasilkan otomasi indikasi kerentanan yang bisa dideteksi lebih awal.
"Melalui program-program tersebut nantinya kita harapkan pengawas akan mampu merespon early warning signal secara real time dan mengambil tindakan pengawasan secara lebih dini," jelas Nurhaida.
Reporter: Natasha Khairunisa Amani
Sumber: Liputan6