116 WNA di Kabupaten Badung Punya e-KTP, Paling Banyak Jepang
WNA yang memiliki Kitap (Keterangan Izin Tinggal Tetap) yang sudah melakukan perekaman sebanyak 235 orang (WNA) dan yang sudah cetak KTP-nya 116. Sedangkan (Sisanya) 177 belum bisa tercetak.
Warga Negara Asing atau WNA yang memiliki e-KTP di wilayah Kabupaten Badung, Bali, tercatat berjumlah 116 orang. Data tersebut diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Badung, Bali.
"WNA yang memiliki Kitap (Keterangan Izin Tinggal Tetap) yang sudah melakukan perekaman sebanyak 235 orang (WNA) dan yang sudah cetak KTP-nya 116. Sedangkan (Sisanya) 177 belum bisa tercetak," ucap Putu Suryawati selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dukcapil Badung, saat dikonfirmasi Kamis (28/2) sore.
-
Apa yang dilakukan oleh KWT Srikandi di Kelurahan Nusa Jaya? Para anggota KWT Srikandi di RT 02, RW 08 ini berhasil membudidayakan sejumlah jenis sayuran yang mudah diolah.
-
Apa yang dikatakan oleh Novel Baswedan tentang cerita yang ia dengar mengenai kasus e-KTP? “Iya saya memang pernah dengar cerita itu, saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat,” kata Novel saat ditemui, Jumat (1/12).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kapan WNA itu ditangkap? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
Dari 116 WNA yang memiliki e-KTP, tercatat yang paling banyak dari negara Jepang 41 orang, Australia 27 orang, Belanda 26 orang, Inggris 21 orang, Italia 17 orang, dan Amerika Serikat 15 orang. Kemudian disusul Prancis dan Jerman masing-masing 13 orang, Swiss 6 orang, Korea dan Belgia masing-masing 4 orang. Selain negara-negara tersebut, para WNA itu tercatat berasal dari Polandia, Inggris, Singapura, Spanyol, Kanada, China, hingga Yaman.
Putu Suryawati menegaskan, WNA yang mendapatkan e-KTP harus memiliki Kitap terlebih dulu, yang dikeluarkan dari Imigrasi, surat keterangan dari Desa dan Lurah tempat mereka berdomisili. Kemudian, juga ada surat catatan dari kepolisian, dan ada penjaminnya.
"Syaratnya mendapatkan KTP itu dia harus memiliki Kitap terlebih dahulu, yang dikeluarkan imigrasi terus ada penjaminannya. Tapi KTP-nya itu, tidak KTP Indonesia tapi KTP WNA bukan KTP WNI," ujarnya.
Suryawati juga menegaskan, bahwa para WNA tersebut tidak memiliki hak pilih Pilpres atau Pileg, karena e-KTP tersebut hanya digunakan untuk administrasi kependudukan semata.
"Tidak punya (Hak Pilih), mereka KTP WNA bukan KTP WNI," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra menyampaikan, untuk saat ini pihaknya masih belum mempunyai data lengkapnya jumlah WNA yang memiliki e-KTP di seluruh Bali.
"Staf saya masih di Kabupaten dan Kota untuk mengambil data. Jadi mohon izin saya belum bisa menyampaikan data itu. Kami akan carikan, nanti kalau sudah ada datanya saya akan sampaikan," tutupnya.
Baca juga:
Seknas Prabowo Khawatir KPPS Bolehkan WNA Punya e-KTP Mencoblos
Fakta-Fakta Warga Negara Asing Bisa Miliki e-KTP
Soal e-KTP WNA di Cianjur, Disdukcapil Jabar Berdalih Tak Punya Data Lengkap
12 WNA di Depok juga Punya e-KTP
Cegah Kecurangan Pilpres, Kubu Prabowo Minta KPU Buka Data WNA yang Punya e-KTP
Kemendagri Pastikan WNA Tidak Punya Hak Pilih di Pemilu 2019