2 Auditor BPK Tertangkap Memeras, Kantor BPKD Kabupaten Bekasi Disegel
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi digeledah dan disegel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kamis (31/3). Tindakan ini buntut dari tertangkapnya dua oknum auditor BPK Jawa Barat yang diduga melakukan pemerasan.
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi digeledah dan disegel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kamis (31/3). Tindakan ini buntut dari tertangkapnya dua oknum auditor BPK Jawa Barat yang diduga melakukan pemerasan.
"Dari kejaksaan datang nunjukin surat perintah, saya enggak tahu ada yang disita apa enggak. Sekitar satu jam digeledah, habis itu langsung disegel kantornya," ucap seorang petugas pengamanan dalam (Pamdal) Gedung Bupati Bekasi.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Barkah Dwi Hatmoko belum mau berkomentar banyak terkait penggeledahan dan penyegelan Kantor BPKD Kabupaten Bekasi. "Nanti dulu ya, nanti pasti diinformasikan," ucapnya.
Kejaksaan Lakukan Pendalaman
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengamankan dua auditor BPK di Kantor BPKD pada Rabu (30/3) sekira pukul 13.00 WIB. Petugas juga mengamankan barang bukti uang sebesar Rp350 juta di satu apartemen yang ditempati keduanya.
APS dan HF ditugaskan BPK Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam surat tugas, APS bertindak sebagai ketua tim, sedangkan HF sebagai anggota tim. Keduanya mendapat tugas selama 30 hari untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Namun kedua oknum auditor BPK itu menyalahgunakan wewenang. Mereka diduga meminta sejumlah uang agar hasil pemeriksaan bisa dimanipulasi.
"Dua orang kita amankan, aparatur negara yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Barang bukti uang sedang dihitung, lumayan banyak," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Ricky Setiawan Anas.
Pihak kejaksaan masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan alat bukti. Kedua auditor itu dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jabar untuk menjalani pemeriksaan.
“Kedua orang ini kita amankan selama 1x24 jam. Nanti setelah alat bukti cukup kita tingkatkan statusnya," ucap Ricky.
(mdk/yan)