2 Hari Lakukan 3 OTT, KPK Tegaskan Penindakan Sama Penting dengan Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam dua hari berturut-turut, tiga penindakan dilakukan sejak Senin 2 September hingga 3 September.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam dua hari berturut-turut, tiga penindakan dilakukan sejak Senin 2 September hingga 3 September.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan, penindakan dilakukan tak kalah penting dengan pencegahan. Setidaknya, dalam tahun 2019 ini, KPK melakukan 16 kali operasi tangkap tangan.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Oleh karena itulah OTT ataupun penanganan perkara dengan cara lain perlu terus dilakukan secara konsisten, sebagaimana halnya dengan upaya pencegahan korupsi," ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).
Basaria mengatakan, OTT memang bukan strategi tunggal dalam pemberantasan korupsi. Namun jika upaya pencegahan yang dilakukan pihaknya tak didengar, penindakan seperti operasi senyap akan terus dilakukan.
"Jika kejahatan korupsi telah terjadi, KPK sebagai penegak hukum tidak boleh diam," kata Basaria.
Menurut Basaria, upaya pencegahan korupsi juga butuh dukungan dan komitmen kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, instansi lain serta entitas politik seperti partai politik.
"Apalagi korupsi yang cukup banyak terjadi adalah yang dilakukan oleh aktor politik, sehingga jika kita bicara tentang keberhasilan pencegahan benar-benar dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa ini," kata dia.
Diketahui, sejak Senin 3 September 2019 hingga 4 September 2019 tim penindakan menggelar operasi senyap di Muara Enim, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Geledah Kantor Penyuap Bupati Muara Enim di Palembang
Kronologi Tangkap Tangan Bupati Bengkayang & Pihak Swasta Terkait Kasus Suap
KPK Tunjukkan Barang Bukti OTT Sejumlah Pejabat di Bengkayang
KPK Tetapkan Bupati Bengkayang dan 6 Orang Lainnya Sebagai Tersangka Suap Proyek
Bupati Muara Enim Tersangka Suap, Gubernur Sumsel Tunjuk Wakil Bupati jadi Plh