Ahli hukum pidana nilai Perppu pembubaran Ormas sudah tepat

Romli mengatakan, langkah pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas ini sudah tepat. Namun, dia mengingatkan, pelaksanaan aturan tersebut harus sesuai mekanisme yang ada.

Komisi II mengundang ahli hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita untuk dimintai pendapatnya terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Ormas dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR.

Romli mengatakan, langkah pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas ini sudah tepat. Namun, dia mengingatkan, pelaksanaan aturan tersebut harus sesuai mekanisme yang ada.

"Kalau menurut saya sudah tepat (Perppu Ormas) tinggal satu pengawasan orang-orangnya bijak dua menteri itukan Menkumham dan Mendagri dia harus ngontrol harus ngawasin terus harus peringati gitu dong ya kan itu maksudnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Menurutnya justru yang bermasalah adalah Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh DPR Nomor 17 Tahun 2013. Karena dalam UU tersebut, proses membubarkan ormas terlalu lambat, sehingga diperlukan Perppu untuk mencegah delay justice.

"Makannya saya katakan Undang-Undang ormasnya bermasalah kalau gitu. Kegentingan memaksanya di UU itu. Makannya saya lebih condong menganggap UU Ormas nomor 17 tahun 2013 itu UU Republik Ormas bukan. Republik Indoensia," ujarnya.

"Masalahnya kan kenapa di potong prosesnya jadi cepet kenapa enggak lama jadi pertanyaan. Justice delay, makin lama enggak ada justice makin cepet ada justice. Kepastian hukum, coba saudara kalau jadi ormas kasih 100 hari kebih 400 statusnya nunggu aja belum jelas suka enggak kan protes saudara. Kenapa diperlama kalau bisa dipercepat. Nah justru disini masalah kita, birokrasi kita kan suka nunda-nunda pekerjaan," ungkapnya.

Untuk diketahui, komisi II DPR hari ini (18/10) kembali melakukan rapat pembahasan terkait adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Rapat kali ini komisi II mengundang pakar hukum yang salah satu diantara adalah ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

"Hari ini kita menjadwalkan mengundang tujuh ya, Prof Yusril Ihza Mahendra, Azyumardi Azra, kemudian Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, terus yang lain-lainnya," kata Ketua komisi II Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Selain mengundang Yusril, komisi II juga mengundang mantan Rektor Universitas Islam Negeri Azyumardi Azra, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Refli Harun, dan juga Fitra Arsil.