AHY Cek 10 Hektare Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Jamin Aman Tak Ada Sengketa

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), pada Minggu (5/5).

Kedatangannya untuk memastikan lahan relokasi hunian warga yang disiapkan pemerintah di Desa Modisi dalam status clean and clear.

Menteri ATR/BPN, AHY mengatakan, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare. Status clean and clear yang dimaksud yakni status kepemilikan tanah dan batasnya sudah jelas. Demikian juga dari segi tata ruang tidak masuk ke dalam kawasan hutan.

"Saya hadir cek status (tanah,red)-nya seperti apa dengan total 10 hektare ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada sengketa, tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu. Dan kalau sudah ditentukan kita juga berharap dalam waktu yang tidak lama, masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik," kata AHY, Senin (6/5).

Secara umum, AHY melihat, masyarakat korban erupsi Gunung Ruang memiliki kesamaan karakter dari sisi sosial dan ekonomi dengan masyarakat Desa Modisi.

Sehingga, lokasi ini dianggap lokasi yang pas untuk dijadikan tempat relokasi. Oleh karenanya, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupannya.

"Mata pencaharian secara umum nelayan juga bisa dilanjutkan karena tidak jauh dari sini sudah bertemu pantai dan laut. Dan selebihnya kita berharap juga lahan yang kita persiapkan bersama untuk menjadi perkebunan agar bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat kita yang akan direlokasi," jelasnya.

Kendati demikian, terkait dengan lahan perkebunan yang sedang disiapkan masih dalam tahap peninjauan.

"Terkait dengan mata pencarian, kita berharap ada perkebunan tadi, nah ini yang dipersiapkan, ada beberapa alternatif yang diuji dulu dari sisi lokasi, jarak. Kemudian kemudahan aksesnya, ini yang sedang kita tinjau, perhitungkan dengan baik setelah itu kita putuskan bersama," ungkapnya.

Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN ditegaskannya berkomitmen dalam mempercepat kepengurusan lahan relokasi bagi korban terdampak erupsi Gunung Ruang.

Namun sebelum dilakukan sertifikasi, saat ini masih terdapat proses penghitungan nilai serta negosiasi antara pemerintah dengan pemilik lahan.

"Timeline-nya sangat ditentukan oleh seberapa cepat appraisal dilakukan, kemudian negosiasi terjadi dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian ada ganti untung, bukan ganti rugi, kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sini. Setelah itu segera kita urus, kita ingin percepat segala sesuatunya," pungkasnya.

Diketahui, kedatangan AHY saat itu disambut oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru beserta jajaran, juga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara.