Airlangga: Tidak Ada Munaslub, Kalau Minat jadi Ketum Golkar di 2024

Sejumlah tokoh senior Partai Golkar meminta menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, tidak akan ada Munaslub.

"Tidak ada, tidak akan ada," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Airlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional. Keputusan rakernas itu adalah memberikan mandat penuh kepada Airlangga untuk menentukan siapa capres, cawapres, dan koalisi yang akan Golkar pilih untuk Pilpres 2024.

"kita sudah rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai," jelasnya.

Soal didesak segera mengumumkan capres, Airlangga mengatakan bahwa penentuan capres-cawapres perlu ada pembicaraan. Tidak bisa semena-mena didesak.

"Ya desak aja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak," ujarnya.

Airlangga lalu disinggung mengenai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo yang cocok jadi ketum Golkar. Dia menyebut, jika berminat memimpin Golkar maka silakan maju di musyawarah nasional tahun 2024.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub), munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar ke 2024," pungkasnya.

Ridwan mengingatkan, Ketum Airlangga Hartarto merupakan Ketum hasil Munaslub pada akhir 2017, saat Setya Novanto tersandung kasus hukum.

“Airlangga itu hasil Munaslub, kok bilang enggak ada Munaslub gimana,” kata Ridwan.

Ditanya siapa sosok calon Ketum Golkar yang pantas menggantikan Airlangga, Ridwan menyebutkan nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). "Ada beberapa nama, orang yang duduk di pemerintahan juga, siapa sejajar di pemerintahan, ya Opung, Luhut Binsar Panjaitan," kata Ridwan. "Di luar pemerintahan ada Bamsoet, ada saya, tapi tidak menutup kemungkinan senior mau turun lagi," pungkasnya.

Ridwan menjelaskan isi pembahasan rapat pleno Dewan Pakar Golkar yang digelar beberapa waktu lalu. Menurut Ridwan, rapat pleno ada agenda rutin yang digelar tiap tiga bulan sekali membahas soal isu aktual seperti Pemilu 2024. "Semua berbicara termasuk munaslub, akhirnya disimpulkan ketua kita harus berpegang pada keputusan partai salah staunya hasil munas 2019 yang isinya bahwa Ketum ditugaskan sebagai capres. Ada tiga hasil rekomendasinya," kata Ridwan saat dihubungi, Selasa (11/7).

Ridwan mengakui Dewan Pakar memberikan batas waktu hingga Agustus untuk menjalankan rekomendasi. Salah satunya membentuk poros baru di Pilpres 2024. Apabila target itu tidak tercapai, maka Munaslub harus dilaksanakan.

"Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya? ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah kalau kita berkoalisi harus diubah dulu keputusan Munas dan mengubah itu jalan satu-satunya Munaslub,” jelas Ridwan.

Menurut Ridwan, batas waktu Ketua Umum Airlangga Hartarto hanya sampai Agustus untuk menentukan sikap Golkar. Jika rekomendasi tidak dijalankan, Golkar diyakini akan hancur.

“Memang (Munaslub) tidak jadi rekomendasi, tapi itu akan jalan bila tidak jadi (poros). Makanya kita kasih batas Agustus, bukan sampai Oktober. Kalau kita biarkan sampai Oktober ya hancur Golkar,” Kata Ridwan kepada wartawan.

2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir. 3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.