AJI Yogya sayangkan penyegelan kantor tvOne

AJI Yogyakarta, menyarankan agar menjadi televisi yang melayani kepentingan publik dan bukan kepentingan politik.

Aksi penyegelan kantor tvOne biro Yogyakarta yang dilakukan oleh sejumlah kader PDIP, Rabu (2/7) malam, menjadi perhatian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Mereka menyayangkan peristiwa penyegelan dan pencoret-coretan kantor tvOne biro Yogyakarta dengan kata-kata yang tidak pantas.

Dalam rilis yang dikirimkan AJI Yogyakarta, koordinator divisi advokasi AJI Yogyakarta, Bhekti Suryani menyatakan segala keberatan mengenai pemberitaan sebaiknya disampaikan sesuai dengan aturan Undang-Undang Pers No.40/1999 pasal 1 ayat 11 tentang.

Hak Jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain itu, Bhekti juga menyarankan masyarakat untuk mengadukan pemberitaan yang tidak berimbang ke dewan pers atau komisi penyiaran.

"Masyarakat yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media massa televisi dapat mengadukan ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus pro aktif mengawasi dan menindak media yang tidak independen," tulisnya dalam rilis yang dikirim, Kamis (3/7).

Selain itu AJI Yogyakarta juga meminta kepada media massa cetak, elektronik dan online untuk menjadi media yang independen dan tidak memihak partai politik manapun atau partai politik dari pemilik media. "Berita harus dibuat sesuai Kode Etik Jurnalistik," tegas Bhekti dalam rilis.

Sementara itu khusus kepada tvOne, AJI Yogyakarta menyarankan agar menjadi televisi yang melayani kepentingan publik dan bukan kepentingan politik pemiliknya karena mereka menggunakan frekuensi yang menurut Undang-Undang Penyiaran adalah milik publik.

Selain itu mereka juga mengimbau kepada seluruh jurnalis harus mengutamakan kesetiaan kepada publik bukan kepada pemilik media. Jurnalis harus berani bersikap independen karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pers No 40/1999.

Baca juga:
Didampingi LBH pers, kabiro tvOne Yogya lapor ke Polda
PDIP segel TvOne, Fahri Hamzah sebut kini jelas siapa preman
Buntut massa PDIP 'serang' tvOne,karyawan dilarang pakai seragam
Dituding PKI, PDIP sebut wajar simpatisan segel TvOne
Jokowi: Salah sendiri tvOne manas-manasin