Aktivis Perempuan Sebut Beberapa Negara di Timur Tengah Sudah Larang Poligami
Dia mengungkapkan, langkah berani PSI sebenarnya bukan merupakan hal baru. Karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ASN memang sudah dilarang untuk melakukan poligami. Bahkan beberapa negara di Timur Tengah sudah menerapkan aturan serupa.
Aktivis Perempuan Dewi Candraningrum mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik untuk tidak berpoligami. Karena bisa membuat kesetaraan gender di Indonesia meningkat.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa pasal yang menjerat pelaku pembunuhan siswi di Palembang? Para pelaku terjerat pasal penganiayaan dan pencabulan anak yakni pasal 76 C dan Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
"Menurut saya wacana atau apa yang disampaikan PSI lewat Grace merupakan kabar bagus untuk kehidupan politik di Indonesia demikian juga untuk kemajuan kesetaraan gender di Indonesia," katanya saat dihubungi, Jumat (14/12).
Dia mengungkapkan, langkah berani PSI sebenarnya bukan merupakan hal baru. Karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ASN memang sudah dilarang untuk melakukan poligami. Bahkan beberapa negara di Timur Tengah sudah menerapkan aturan serupa.
"Di dunia beberapa negara yang mayoritas muslim juga melarang poligami, misalkan Irak, Suriah, kemudian Yordania dan Maroko, beberapa negara yang padat penduduk muslimnya di Timur Tengah juga sudah melarang poligami jauh sebelum ini," tutup Dewi.
Sementara itu, Grace menegaskan, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Itu dilakukan karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.
"Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," ucapnya.
Tekad penolakan poligami, terang Grace, juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.
"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," terang Grace.
(mdk/fik)