Akui Boleh Menteri Sambil Cawapres, Mahfud: Jadi Tidak Enak, Tugas Menko & Kampanye Sulit Dibedakan

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD mengakui sulitnya bagi para pejabat yang turun dalam kontestasi politik terhindar dari conflict of interest (konflik kepentingan).

Hal itu dijadikan salah satu alasan Mahfud MD untuk melepaskan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Saya mengundurkan diri ya sesudah mencoba 4 bulan atau 3 bulan sejak pencalonan di bulan Oktober itu, ternyata sangat sibuk. Meskipun dalam aturan itu boleh menjadi menteri sambil menjadi calon, boleh,"

 kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/2).

merdeka.com

Namun, Mahfud akhirnya merasakan setelah sibuk sebagai cawapres dengan posisi jabatan ganda.

Kerap kali, tugasnya sebagai Menko Polhukam tidak berjalan lancar karena kerap dianggap Cawapres.

"Tapi ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres," ujar dia.

"Terkadang ada saja orang berteriak 'bapak cawapres', jadi menjadi tidak enak, sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko Polhukam,"

kata Mahfud.

merdeka.com

Oleh sebab itu, Mahfud menilai ketika pejabat turun dalam kontestasi politik sangat sulit menghindari conflict of interest.

Terlebih, ketika harus membedakan saat tugas negara atau kampanye.

"Karena conflict of interest tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas menko dan kampanye kadangkala sulit dibedakan," tuturnya.

Sekadar informasi, Mahfud MD resmi mundur dari jabatan Menko Polhukam. Mahfud telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (1/ 2).