Analisis Dradjad Wibowo Soal Penularan Covid-19: Indonesia Masih di Zona Kuning

Kesimpulan ini diambil berdasarkan penggunaan fungsi produksi dan elastisitas produksi kesehatan untuk menganalisis tahapan penularan Covid-19, serta mengkaji besaran risiko dari pelonggaran tindakan kesehatan publik (TKP).

2021-06-09 13:30:44

Ekonom Dradjad Hari Wibowo mengatakan, jika dilihat dari kondisi penularan Covid-19 (the state of Covid-19 transmission), per awal Juni 2021, Indonesia masih berada pada zona kuning pandemi, dengan risiko memburuk ke zona merah.

Kesimpulan ini diambil berdasarkan penggunaan fungsi produksi dan elastisitas produksi kesehatan untuk menganalisis tahapan penularan Covid-19, serta mengkaji besaran risiko dari pelonggaran tindakan kesehatan publik (TKP).

Dradjad menyampaikan hal itu merujuk pada artikel Wibowo, DH 'When can physical distancing be relaxed? A health production function approach for Covid-19 control policy'. BMC Public Health 21, 1037 (2021), dengan DOI https://doi.org/10.1186/s12889-021-11088-x.

Artikel ini terbit pada 2 Juni 2021 lalu, dengan proses penerbitan 9 bulan. BMC Public Health adalah satu di antara jurnal kesehatan publik terkemuka di dunia dengan kategori Scopus Q1. Dradjad yang juga ekonom senior Indef ini pernah menjadi peneliti ekonomi kesehatan pada awal dekade 1990-an.

Dengan pendekatan fungsi produksi kesehatan, kondisi penularan di satu negara atau wilayah dapat dibagi menjadi tiga zona, yaitu merah, kuning, dan hijau. Di zona merah, jumlah kasus harian Covid-19 meningkat dengan elastisitas produksi kesehatan di atas 1. Demikian tulis Dradjad melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/6).

Berbagai TKP seperti penutupan perbatasan, lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus dilakukan untuk menekan penularan.

Dia menjelaskan, di zona kuning, jumlah kasus harian menurun namun elastisitas masih di atas 1. Pelonggaran TKP tidak direkomendasikan di zona ini. Di zona hijau, jumlah kasus harian menurun dengan elastisitas antara 0-1. Pelonggaran TKP dapat dipertimbangkan, namun perlu menghitung risiko eskalasi kasus berdasarkan probabilitas Bayesian.

Menurut Dradjad, selama ini indikator epidemiologi kunci yang dipakai adalah bilangan reproduksi atau disebut dengan R. Masalahnya, negara sedang berkembang umumnya tidak mampu mengestimasi R dengan akurat.

"Keterbatasan anggaran kesehatan, kelemahan sistem data kesehatan, serta rendahnya tingkat tes dan penelusuran kasus membuat banyak negara tidak mampu mengestimasi bilangan reproduksi dasar atau dikenal dengan istilah R0 pada awal pandemi," ujarnya.

Tanpa R0 yang akurat, R yang dihasilkan juga tidak akurat. Karena itu Dradjad menguji-coba pemakaian elastisitas produksi kesehatan sebagai alternatif apabila R yang akurat tidak tersedia. Dalam artikel tersebut, Dradjad mengembangkan 'jembatan sederhana' antara model matematis epidemiologi dengan ekonomi produksi.

Pendekatan di atas diterapkan terhadap Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Hasilnya, meskipun Prancis, Jerman, Italia dan Inggris sempat berada di zona hijau, risiko eskalasi penularan di negara-negara tersebut ternyata masih tinggi.

Beberapa pekan setelah versi awal artikel ini selesai, Dradjad mengungkapkan, eskalasi tersebut benar-benar terjadi. Elastisitas produksi kesehatan yang meningkat terbukti bisa menjadi peringatan dini terhadap eskalasi jumlah kasus.

Untuk Indonesia, per 5 Juni 2021 elastisitas di atas masih sebesar 1,45. Sejak 1 Juli 2020 hingga awal Juni 2021, elastisitas ini mencapai puncak sebesar 4,56 pada 17 Januari 2021. Setelah itu trennya menurun.

"Saat liburan Idul Fitri, angkanya sempat di bawah 1. Namun angka tersebut merupakan anomali akibat anjloknya tes," tukasnya.

Terbukti setelah liburan, elastisitas kembali ke kisaran 1,5 sehingga Indonesia masih di zona kuning. Karena tren elastisitasnya naik, risiko masuk ke zona merah tidak bisa diabaikan. "Jadi, di bulan Juni 2021 ini seharusnya Indonesia memperketat TKP-nya. Apalagi, di beberapa kota sudah terdapat kasus di mana rumah sakit kewalahan menampung pasien Covid-19," katanya.

Mengingat tingginya tingkat penularan varian Delta (yang sebelumnya disebut varian India), analisis tentang kondisi penularan Covid-19 secara ilmiah dan akurat sangatlah krusial. Tujuannya agar pemerintah pusat dan daerah mampu mendesain skema TKP yang paling tepat sehingga jumlah kasus dapat diturunkan, namun kerusakan ekonomi dan psikologisnya dapat ditekan.

Apalagi, pada tahun kedua pandemi biasanya masyarakat mengalami kelelahan psikologis sehingga TKP semakin sulit diterapkan. Adanya jutaan pekerja yang tergantung pada penghasilan harian menambah kesulitan penerapan TKP.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dari 128,45 juta orang bekerja pada Agustus 2020, sekitar 77,67 juta orang atau 60.47% adalah pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, baik dari pertanian atau pun non-pertanian. Selain itu, sebagian besar dari 17,48 juta orang yang bekerja di industri manufaktur adalah pekerja dengan upah harian.

"Dengan mengetahui kondisi penularan, TKP bisa didesain lebih pas lagi. Ini dijalankan sembari kita mengusahakan herd immunity melalui vaksinasi. Vaksinasi memang bukan solusi paripurna terhadap pandemi. Tapi dengan vaksinasi, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi bisa berjalan sinergis. Berbeda dengan lockdown yang secara kesehatan positif, tapi secara ekonomi negatif," jelasnya.

Dradjad menambahkan, Jika herd immunity tercapai melalui vaksinasi, pergerakan orang bisa dipulihkan, sementara risiko eskalasi penularan lebih terkendali. Jika herd immunity belum tercapai, tapi porsi penduduk yang divaksinasi cukup tinggi, penyebaran virus, hospitalisasi atau kematian biasanya menurun. Rumah tangga dan pelaku usaha yang sudah divaksinasi pun lebih konfiden beraktifitas ekonomi, sehingga konsumsi, investasi, dan pertumbuhan bisa pulih.

"Perekonomian itu tergantung pada pergerakan orang. Jika pergerakan orang terganggu karena tingginya penularan, konsumsi rumah tangga dan investasi akan terganggu pula. Padahal keduanya menyumbang sekitar 90% dari produk domestik bruto (PDB)," ujarnya.

Pada tahun 2020, dia menjelaskan, angkanya adalah 89,39%, dengan kontribusi konsumsi 57,66% dan investasi 31,73%. Pemerintah bisa memberi stimulus fiskal, tapi peranan belanja pemerintah hanya 9,29%. Jadi kita memang perlu memulihkan pergerakan orang.

"Kombinasi TKP, vaksinasi, dan pengobatan yang tepat menjadi pilihan paling realistis saat ini untuk pemulihan tersebut," pungkas Drajad.

Baca juga:
Kasus Harian Corona di Karawang Meningkat, Tempat Wisata dan Hiburan Malam Ditutup
Update Terkini Kasus Covid-19 di Wisma Atlet per 9 Juni 2021
Klaster Hajatan Muncul di Bekasi & Cianjur, Puluhan Warga Diisolasi
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 10.000 Warga di Tangerang
Banda Aceh Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19
Kasus Corona di Sulsel Melonjak, 13 Pasien Merupakan Pekerja Proyek Apartemen

(mdk/bal)