Andi Suhaimi resmi jadi Plt Bupati Labuhan Batu, dimintai hindari praktik korupsi

Plt Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi mengatakan, dia akan berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat Labuhan Batu dalam sisa masa jabatan 2,5 tahun ke depan. "Insya Allah, saya akan memberi yang terbaik kepada masyarakat Labuhan Batu dan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya," ujarnya.

2018-07-25 16:02:34

Wakil Bupati Labuhan Batu, Andi Suhaimi, Dalimunthe resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhan Batu. Dia dipercaya memegang jabatan itu setelah Bupati Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi dan kini berada di tahanan.

Surat keputusan penunjukan Andi sebagai Plt Bupati Labuhan Batu diserahkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Eko Subowo, di ruang kerjanya, lantai 10, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P Diponegoro Medan, Rabu (25/7).

"Saya menyerahkan surat penunjukan Pelaksana Tugas Bupati kepada Wakil Bupati untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Labuhan Batu," ujar Eko.

Penunjukan Andi Suhaimi sebagai Plt Bupati Labuhan Batu berawal dari surat Deputi Bidang Penindakan KPK RI No.B/518/dik.00/23/7/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Penahanan Bupati Labuhan Batu. Surar itu menyatakan KPK melakukan penahanan terhadap Pangonal Harahap sejak 18 Juli 2018 hingga 6 Agustus 2018.

Berdasarkan surat itu, Mendagri lalu menyurati Pj Gubernur Sumut untuk menyahuti surat KPK dan menunjuk Wakil Bupati Labuhan Batu sebagai Pelaksana Tugas. Penunjukan ini agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan menjaga jalannya roda pemerintahan di Labuhan Batu.

Penunjukan Plt Bupati Labuhan Batu ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kemudian, Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Sesuai dengan ketentuan, wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah, tetap dibayarkan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya, serta biaya operasional selaku wakil kepala daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan. Plt kepala daerah juga dapat menggunakan biaya penunjang operasional kepala daerah untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya, dengan mempertimbangkan azas penghematan, kepatutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Eko mengimbau seluruh bupati dan wali kota, khususnya Plt Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunth, menghindarkan diri dari tindakan potensial yang mengarah pada korupsi. "Bupati dan walikota harus waspada dan menghindarkan diri dari tindakan yang potensial mengarah pada korupsi," imbaunya.

Sementara Plt Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi mengatakan, dia akan berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat Labuhan Batu dalam sisa masa jabatan 2,5 tahun ke depan. "Insya Allah, saya akan memberi yang terbaik kepada masyarakat Labuhan Batu dan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya," ujarnya.

Baca juga:
DPR ingatkan Pemerintah segera beri solusi ratusan ribu honorer K2
Temui Jokowi, Bawaslu minta ASN dan TNI-Polri netral saat Pemilu
Jokowi tolak permintaan wali kota soal pengangkatan pegawai honorer
Anies perintahkan wali kota evaluasi seluruh lurah dan camat
Genjot program 1 juta rumah, BTN gandeng Pemkab Lebak sediakan 10.000 rumah untuk PNS
Mendagri nilai perombakan wali kota ala Anies wajar
Sudah temui KASN, Anies jelaskan soal perombakan Wali Kota

(mdk/lia)