Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Jenderal (Purn) Andika Perkasa membeberkan selama ini begitu banyak loophole (kebocoran), di dalam pengelolaan anggaran pertahanan.

"Begitu banyak loophole sebenarnya di dalam pengelolaan anggaran pertahanan selama ini. Banyak loophole sebenarnya yang bisa dipakai untuk menaikkan kesejahteraan seharusnya," ungkap Andika Perkasa dalam podcast merdeka.com, Senin (30/10).

Lebih lanjut, ketika bertugas menjadi Panglima TNI, Andika menyebut komunitas pertahanan sempat komplain mengenai anggaran yang kecil. Kata dia, banyak yang tidak tahu anggaran pertahanan setiap tahunnya, menurutnya selama ini anggaran pertahanan tidak pernah habis, tidak terserap 100 persen.

"Contoh kelihatannya kita di komunitas pertahanan komplain anggaran kita kecil, tapi banyak yang enggak tahu anggaran pertahanan kita tuh tiap tahunnya enggak pernah abis, tidak terserap 100 persen," sambung Andika.

"Karena sekarang itu, masih banyak terjadi kebocoran. Selain tadi anggaran enggak terserap, juga masih banyak kebocoran," ungkapnya.

Sebagai wakil TPN Ganjar-Mahfud, pihaknya akan berkomitmen di ranah pertahanan. Mereka bakal tetap menganggarkan alokasi pertahanan sekitar 0,7-0,9 persen dari total GDP Tanah Air dan menaikkan tunjangan kinerja prajurit.

"Ganjar-Mahfud akan komitmen di ranah pertahanan, mereka komit pada komitmen pemerintah Indonesia saat ini yang menganggarkan sekitar 0,7-0,9 persen dari GDP kita, itu tetap, tapi dengan anggaran yang seperti itu. Ganjar-Mahfud sudah punya rencana untuk menaikkan tunjangan kinerja, itu sangat bisa," ujarnya.

Andika juga menilai, tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen meskipun dengan anggaran dari GDP yang sama. Padahal, katanya dengan anggaran yang sama bisa menambah tunjangan kinerja atau bahkan menambah program perumahan prajurit.

"Tunjangan kinerja sekarang kan belum 100 persen, itu dengan persentase terhadap anggaran GDP yang sama saja itu bisa menambah tunjangan kinerja atau menambah program perumahan prajurit seperti itu, padahal menggunakan persentase anggaran to GDP yang sama," tutur Andika.

Di samping itu, secara mikro kata Andika banyak penggunaan anggaran tidak tepat sasaran apalagi sampai berlebih.

"Secara mikro, banyak penggunaan anggaran ini enggak tepat sasaran, apalagi sampai berlebih, kalau berlebih ini kan dikembalikan ke negara, itu faktanya," pungkas Panglima TNI ke-21 ini.
Reporter magang: Fandra Hardiyon