Anggaran Dipangkas, Bawaslu Tangsel akan Awasi Pilkada Secara Daring
Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep menjelaskan, pemangkasan alokasi anggaran Bawaslu tersebut karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19.
Imbas pandemi corona berdampak kepada pemangkasan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Desember nanti. Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep menjelaskan, pemangkasan alokasi anggaran Bawaslu tersebut karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19.
"Pasca-terbitnya Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pemkot Tangsel mengundang Bawaslu untuk melihat rasionalisasi anggaran yang awalnya kami mendapat Rp12,9 miliar saat ini berkurang menjadi Rp11 miliar lebih," terang Muhamad Acep saat dikonfirmasi, Selasa (9/6).
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Siapa yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
Acep menjelaskan, dengan rasionalisasi tersebut, maka penandatanganan nota perjanjian hibah daerahnya (NPHD) diulang untuk ditandatangani sesuai anggaran rasionalisasi yang ditetapkan.
Menurut Acep, rasionalisasi dilakukan akibat adanya Pandemi Covid-19, karena beberapa item kegiatan pengawasan dihapus akibat Covid-19.
"Adanya pemangkasan ini merupakan rasionalisasi yang kami ajukan. Karena memang tidak ada kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi tatap langsung dan pengawasan kampanye akbar tidak ada," kata dia.
Dia mengaku, sampai saat ini Bawaslu Tangsel telah menerima anggaran dana hibah mencapai Rp9 miliar. Kemudian sisanya, menunggu keputusan dari Pemkot Tangsel.
"Dengan adanya Covid-19 ini, maka pengawasan dilakukan daring (dalam jaringan), jadi tidak ada uang transport dan uang makan," terang dia.
Dalam proses pengawasan dengan sistem online ini, Bawaslu Tangsel melalui Divisi Pengawasan akan melakukan evaluasi. Untuk mengetahui proses kerja online di masa pandemi.
"Apa yang kurang dan terobosan apa yang akan dilakukan dalam melakukan pengawasan Pilkada 2020 dalam sistem online. Tentunya akan terus kita monitoring dan evaluasi," jelas dia.
Selanjutnya, dengan perubahan sistem kerja tersebut, Bawaslu Tangsel,juga akan melakukan pengawasan melalui media sosial.
"Dalam situasi seperti ini, nantinya sosialisasi para calon kemungkinan dilakukan melalui daring Nah, peraturannya akan lebih ketat karena ada dua undang-undang, yakni Pemilu dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," terang dia.
Baca juga:
DPC Gerindra Pertimbangkan Usung Rahayu Saraswati di Pilkada Tangsel
PKS Merapat, Koalisi Demokrat di Pilkada Tangsel Tambah Gemuk
Polemik Video ASN Pemkot Tangsel Bagikan Sembako Bersama Bakal Calon Wali Kota
Bawaslu Panggil Wali Kota Tangsel Karena Rotasi Pejabat Jelang Pilkada 2020
Jelang Pilkada Tangsel, Wali Kota Airin Lantik 62 Pejabat Baru
Sekda Muhammad Menang Konvensi Cawalkot Tangerang Selatan dari PSI