Anggota DPR banyak ditangkap KPK, kemauan politik Presiden jadi kunci menekan korupsi
Sejumlah tokoh menghadiri diskusi mengenai penerapan konstitusi dalam bernegara. Dalam kesempatan itu, sistem partai politik disinggung kerap kali berhadapan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sejumlah tokoh menghadiri diskusi mengenai penerapan konstitusi dalam bernegara. Dalam kesempatan itu, sistem partai politik disinggung kerap kali berhadapan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki misalnya, hadir sebagai undangan dalam diskusi itu. Dia mempertanyakan integritas para politisi khususnya penjabat publik. Sebab, hampir sebagian besar 'pasien' KPK adalah anggota legislatif.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
Menanggapi pertanyaan Ruki, tokoh pergerakan, Hatta Taliwang mengatakan guna menekan legislator terjerat harus ada 'political will' dari pimpinan negara, Presiden.
"Menekan korupsi itu harus ada political will presiden, kalau kuat dia tinggal pilih Kapolri dan Kejagung yang bagus," ujar Hatta di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8).
Ditambahkan, selain adanya 'political will' presiden harus menemukan masalah pokok bobroknya partai politik. Menurut mantan anggota lembaga kajian MPR, Ahmad Farhan, partai politik kerap kalap mengeruk uang dari proyek demi kepentingan biaya partai politik itu sendiri.
Dia mengilustrasikan, setiap organisasi yang tidak mendapat pendanaan namun dituntut menghidupkan roda organisasi partai jalan akhir tidak lain dan tidak bukan adalah korupsi dari segala proyek.
"Ini harusnya dibiayai. Biar nanti partai tidak kepikiran bagaimana dapat uang, bagaimana jalanin roda organisasi. Setidaknya celah korupsi ditekan," ujar Farhan.
Baca juga:
Kasus skandal P2SEM berlanjut, anggota DPR ikut diperiksa Kejati Jatim
KPK temukan enam proyek lain yang diduga dikorupsi PT DGIK
Bupati nonaktif Kukar Rita Widyasari Dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu
Dugaan korupsi rehabilitasi sekolah di DKI, ditemukan kegagalan konstruksi
8 Bulan buron, eks kepala cabang BRI Agro Pekanbaru ditangkap di Medan