Anggota DPR Klaim Surat Pernyataan Pernah Dibuat Capim KPK Periode 2015-2019
Komisi III bisa menanyakan komitmen yang pernah para capim buat jika KPK melenceng dari koridor.
Komisi III DPR meminta calon pimpinan KPK membuat kontrak politik berupa surat pernyataan tertulis bermeterai berisi komitmen usai fit and proper test. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengklaim permintaan kontrak politik tersebut juga diajukan kepada capim KPK periode lalu.
"Sebelum-sebelumnya, penandatanganan kalau kita buka arsip-arsip fit and proper test tahun lalu, tiap calon selesai melakukan uji kelayakan dia tandatangan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Dia menyebut surat pernyataan tersebut akan menjadi pegangan Komisi III DPR, selaku mitra dari KPK. Sehingga, Komisi III bisa menanyakan komitmen yang pernah para capim buat jika KPK melenceng dari koridor.
"Itu kan sebagai pegangan kami saja ketika nanti, KPK kan akan jadi mitra kerja komisi hukum. Jadi, dalam rapat bisa menanyakan, menekankan," tegasnya.
Selain itu, menurutnya, kontrak politik itu bertujuan agar capim KPK terpilih tetap patuh terhadap UU dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
"Tanda tangan itu menekankan supaya taat dan patuh pada UUD dan perundangan. Agar tetap menjaga integritas dan mempunyai komitmen tinggi pemberantasan korupsi. Itu saja kok," katanya.
Lagipula, lanjut Masinton, tidak ada poin khusus dalam surat pernyataan yang para capim KPK teken. Surat pernyataan itu bersifat umum merujuk pada komitmen menjalankan UU KPK.
"Enggak, enggak perlu spesifik. Karena mereka kan pelaksana UU wajib nanti UU hasil revisi ditetapkan, diberlakukan oleh pemerintah, ya wajib. Kalau enggak wajib kan ada konsekuensinya," jelasnya.
Reporter Magang: Ahdania Kirana
Baca juga:
Trimedya Sempat Kaget Lihat Harta Lili Pintauli Rp70 Juta, Ternyata Salah Input
Capim KPK Nawawi Berdebat dengan Nasir Djamil Soal Permintaan Surat Bersih
Desmond ke Capim KPK Nawawi: Manis Sekali Omongan Ini
Capim KPK Nawawi: Saya Tidak Pernah Melobi Seperti Saut Situmorang
Capim Nawawi Soal OTT KPK: Ini Tertangkap Tangan atau Jebakan?