Anggota DPR Minta Demonstran Waspada agar Tidak Ada 'Penumpang Gelap'
Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori mengingatkan para mahasiswa yang berdemonstrasi untuk selalu waspada, supaya tidak ada 'penumpang gelap' yang memanfaatkan situasi untuk tujuan tertentu atau bahkan membuat situasi semakin panas.
Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori mengingatkan para mahasiswa yang berdemonstrasi untuk selalu waspada, supaya tidak ada 'penumpang gelap' yang memanfaatkan situasi untuk tujuan tertentu atau bahkan membuat situasi semakin panas.
"Saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan (aksi) mahasiswa saat ini yang mengkritisi beberapa RUU yang telah dibahas oleh DPR. Tapi mereka harus tetap waspada agar tidak ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi saat ini," kata Syaiful kepada wartawan, Jakarta, Senin (30/9).
-
Kapan aksi demo terjadi? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Siapa yang terlibat dalam demo tersebut? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Apa yang menjadi tuntutan utama mahasiswa dalam demonstrasi tersebut? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya2. Rombak Kabinet Dwikora3. Turunkan Harga-Harga
-
Apa yang menjadi tuntutan utama mahasiswa saat melakukan demonstrasi di Trisakti? Mereka menuntut segera dilakukannya reformasi.
-
Apa tujuan utama para kepala desa dalam melakukan demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka memandang revisi UU Desa dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurut Syaiful, di dalam negara demokrasi penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang. "Tidak masalah, demo itu hal yang lumrah di dalam negara demokrasi, akan tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah demo yang anarkis yang mengarah pada tindakan-tindakan melawan hukum," paparnya.
Syaiful meminta kepada elite politik untuk tidak memperkeruh suasana dalam situasi seperti ini. "Agar demo pada hari ini berjalan dengan kondusif, saya meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan provokasi-provokasi yang menimbulkan keributan sehingga membuat situasi keamanan nasional terganggu," ujarnya.
Selain itu politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, jika ada tindakan yang berlawanan dengan hukum saat demonstrasi berlangsung. "Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, jika ada aksi demonstrasi yang mengarah pada tindakan bertentangan dengan hukum," tandasnya.
Baca juga:
Jaga Aksi Demontrasi, Kapolda Sultra Baru Pastikan Tak Ada Peluru Tajam dan Karet
Isu Gagalkan Pelantikan Presiden Terpilih, Wiranto & Panglima Dinilai Berlebihan
20 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Disebar Amankan Demo di DPR
6 Panggung Orasi Disediakan untuk Massa Demonstran di Yogyakarta
Cegah Ikutan Demo, Pelajar di Kendari Diliburkan dan Diberi PR