Anggota DPRD Tanjung Balai DPO Kasus Narkotika Mangkir dari Pemeriksaan Polisi
Setelah mangkir pada pemeriksaan yang telah dijadwalkan. Polisi akan memanggil ulang Mukmin untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada pekan depan.
Anggota DPRD Kota Tanjung Balai, Mukmin Mulyadi, sekaligus buronan polisi atas kasus narkotika mangkir dari pemeriksaan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut). Anggota DPRD Tanjung Balai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mangkir karena sakit.
"Informasi karena sakit jadi tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan," kata juru bicara Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (13/4) malam.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa tujuan utama PDRI di Sumatera Barat? Terbentuknya PDRI ini untuk koordinasi pemerintahan, melanjutkan perang gerilya, kemudian memupuk semangat perjuangan rakyat.
Setelah mangkir pada pemeriksaan yang telah dijadwalkan. Polisi akan memanggil ulang Mukmin untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada pekan depan.
"Iya (dijadwalkan ulang,” ungkap Hadi.
Seperti diketahui, Mukmin Mulyadi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai melalui proses pergantian antar waktu (PAW) pada Maret 2023. Namun sebelum menjadi anggota DPRD, Mukmin telah masuk ke dalam daftar pencarian orang Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sejak Oktober 2020. Dia terlibat dalam kasus kepemilikan pil ekstasi sebanyak 2.000 butir.
Pelantikan Mukmin menjadi anggota DPRD dalam proses PAW sempat menuai kritik lantaran dirinya merupakan buronan polisi atas kasus narkotika. Dewan Pimpinan Wilayah PKB Sumut bahkan mengaku kecolongan terkait pelantikan tersebut. Pasalnya dalam meloloskan Mukmin menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai, PKB Sumut hanya mengacu pada surat keterangan catatan kepolisian.
Baca juga:
Buronan Kasus Narkotika Dilantik Jadi Anggota DPRD, PKB Sumut Akui Kecolongan
Punya Harta Rp29 Miliar, Teddy Minahasa: Untuk Apa Jual Narkoba Demi Rp300 Juta?
Tak Terima Dituntut Mati, Teddy Minahasa Tuding Jaksa Dapat 'Pesanan' dari Polri
Pleidoi Teddy Minahasa: Sebut Target Konspirasi buat Dibinasakan Bukan Dijatuhkan
Judul Pleidoi Teddy Minahasa 'Industri Hukum dan Konspirasi' hingga Kutip Al-Baqarah
Jual Obat Terlarang, Tukang Tambal Ban di Garut Bakal Rayakan Lebaran Dalam Tahanan