Anggota Komisi III Pertanyakan Tujuan SKB 11 Menteri Padahal Sudah Ada BPIP
Dia menambahkan penerbitan SKB soal radikalisme seolah-olah menyasar pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ada baiknya SKB 11 Menteri kembali dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan.
Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kritikan. Termasuk dari Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil.
Menurutnya, SKB itu harus dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan. Apalagi, pemerintah sudah membentuk badan yang mengurus Pancasila yaitu BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Harusnya, keberadaan BPIP menjadi jawaban kegelisahan pemerintah soal radikalisme yang menyasar ASN.
-
Siapa yang dilantik menjadi Ketua KPK Sementara? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
"Kalau kemudian SKB itu dimuat lalu pertanyaannya untuk apa ada BPIP, seharusnya BPIP bisa bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan edukasi nilai-nilai pancasila di tengah-tengah ASN," kata Nasir usai diskusi di kawasan Pancoran, Jumat (29/11).
Dia menambahkan penerbitan SKB soal radikalisme seolah-olah menyasar pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ada baiknya SKB 11 Menteri kembali dievaluasi bahkan jika perlu dibatalkan.
"Ketika isu radikalisme atau narasi radikalisme itu disampaikan selalu ada identitas tertentu atau entitas tertentu yang kemudian di sasar. Makannya saya berharap dievaluasi dan kalau memang bisa dibatalkan," sambungnya.
Upaya Tangkal Radikalisme
Menurut Nasir, fenomena mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar radikalisme seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Justru yang harus dilakukan adalah memberi edukasi.
"Saya pikir DPR juga harus mengkritisi SKB ini sebab terlalu banyak hal-hal seperti ini juga akan menyebabkan kontra produktif padahal, radikalisme bisa kita edukasi," jelas Nasir.
Sebelumnya, pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah anggapan pihak yang menyebut kritik sama dengan tindakan radikal. Menurutnya, pemerintah selalu menyambut baik kritikan dari siapa pun.
"Karena pemerintah itu menjadi semakin kuat kalau kritik kuat. Kritik itu menjadi obat," ujarnya.
(mdk/lia)