Anggota Satgas soal PPKM Darurat: Kalau Lakukan Sejak Dulu, Akan Cepat Selesai
Riant menjelaskan, kebijakan PPKM Darurat memiliki tiga dimensi. Yaitu dimensi hukum memberikan ketegasan hukum. Kedua dimensi memberikan edukasi kepada masyarakat betapa gawatnya Covid-19. Serta, untuk memperbaiki tata kelola antar organisasi.
Anggota Tim Pakar Perubahan Perilaku Satgas Penanggulangan Covid-19 Riant Nugroho mengatakan jika kebijakan seperti PPKM Darurat diterapkan sejak lama, penanganan pandemi bisa cepat selesai. Sebab, kebijakan PPKM Darurat mengatur sanksi dan penyekatan antar kota dengan tegas.
"Perbedaan satu aja sih, yaitu nanti ada sanksi tegas, kemudian penyekatan antar kota dilakukan dengan tegas. Sebenarnya kalau kita melakukan ini sejak dulu akan cepat selesai," ujar Riant dalam diskusi, Sabtu (3/7).
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Apa gejala Covid Pirola? Mengenai gejala yang ditimbulkan akibat infeksi Pirola, diketahui belum ada gejala yang spesifik seperti disampaikan ahli virologi dari Johns Hopkins University, Andrew Pekosz, dilansir dari Liputan 6.Namun, tetap saja ada tanda-tanda yang patut untuk Anda waspadai terkait persebaran covid Pirola. Apabila terkena COVID-19 gejala umum yang terjadi biasanya demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, bersih, lelah, sakit kepala, nyeri otot serta kemampuan indera penciuman berubah, maka gejala covid Pirola adalah sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, batuk dengan atau tanpa dahak, dan sakit kepala.
-
Bagaimana cara mencegah Covid Pirola? CDC menyarankan masyarakat untuk melindungi diri dari virus ini karena masih belum jelas tentang seberapa pesat varian ini dapat menyebar. Untuk itu, sebagai tindakan pencegahan masyarakat diminta untuk melakukan hal berikut:• Dapatkan vaksin Covid-19.• Jalani tes Covid.• Cari pengobatan jika Anda mengidap Covid-19 dan berisiko tinggi sakit parah• Jika Anda memilih untuk memakai masker, kenakan masker berkualitas tinggi yang pas di hidung dan mulut.• Tingkatkan ventilasi udara.• Selalu mencuci tangan usai beraktivitas.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Riant menjelaskan, kebijakan PPKM Darurat memiliki tiga dimensi. Yaitu dimensi hukum memberikan ketegasan hukum. Kedua dimensi memberikan edukasi kepada masyarakat betapa gawatnya Covid-19. Serta, untuk memperbaiki tata kelola antar organisasi.
"Menurut hemat saya, kebijakan ini adalah kebijakan yang punya tiga dimensi. Satu dimensi yang sifatnya hukum, memberikan ketegasan hukum. Tapi yang kedua, dimensi bagaimana masyarakat mengerti betapa gawatnya ini. Kemudian yang ketiga bagaimana kita membuat tata kelola antar organisasi lebih jalan lagi," ujarnya.
Pemerintah, kata Riant, mengakui sebagai proses belajar. Bahwa integrasi kelembagaan antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan.
"Ini terus terang kita akui, pemerintah mengakui ini proses belajar. Kita harus mengakui proses ini membuat kita tahu betapa integrasi antar kelembagaan pusat-daerah masih perlu lagi ditingkatkan. Karena selama ini integrasinya bersifat administratif," ujarnya.
Baca juga:
Anggota Satgas Sebut Daerah Tak Punya Uang Bantu Masyarakat Jika Diterapkan Lockdown
Tak Ada Penyekatan, Lalin di Checkpoint PPKM Darurat Jalan Raya Bogor Lancar
Pelanggar PPKM Darurat Bisa Dipenjara & Didenda Rp100 Juta, Ini Dasar Hukumnya
Istana: PPKM Darurat Kebijakan Rem untuk Selamatkan Rakyat dari Covid-19
Pemerintah: Tak Ada Kompromi, Pelanggar PPKM Darurat Akan Ditindak Tegas
Berikut Penyesuaian Prosedur Terbang Garuda Indonesia Selama Masa PPKM Darurat